Berdekatan dengan masjid dan ponpes, tempat karaoke ditutup
Merdeka.com - Petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Bagian Hukum Setda menutup sebuah tempat karaoke, di Jalan Sukowati, Sragen, Jawa Tengah, Senin (18/7). Tempat hiburan beromset puluhan juta tersebut harus menghentikan operasionalnya, lantaran lokasinya berdekatan dengan masjid dan pondok pesantren.
Kepala Satpol PP Sragen, Dwi Sigit Hartanto mengatakan, penutupan tempat karaoke sebagai tindak lanjut kebijakan Pemkab Sragen, yang melarang lokasi hiburan atau karaoke berdekatan dengan tempat ibadah dan sekolah.
"Ini berkat laporan masyarakat, lokasinya sangat dekat dengan Masjid Raya, sekolah, dan ponpes," kata Sigit.
Penutupan tempat karaoke, lanjut Sigit, sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Pihaknya juga telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali sejak April lalu.
"Kalau pengusaha karaoke nekat buka, kami akan berikan sanksi pidana, dengan Perda nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha dan rekreasi," jelasnya.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengingat pemerintah menaikkan pajak bagi penyedia jasa hiburan sebesar 40 persen - 75 persen.
Baca SelengkapnyaPemda Bali telah menggelar rapat bersama seluruh wali kota setempat untuk menyepakati besaran tarif pajak hiburan karaoke hingga spa di bawah 40 persen.
Baca SelengkapnyaRelaksasi tarif pajak hiburan di bawah 40 persen dapat diberikan langsung oleh masing-masing kepala daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasil autopsi ditemukan jelaga di saluran pernapasan korban
Baca SelengkapnyaSukses di dunia entertainment, sederet artis memutuskan untuk membuka bisnisnya sendiri. Ada kafe, karaoke, hingga swalayan.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.
Baca SelengkapnyaBesaran tarif pajak tersebut sesuai dengan ketentuan untuk objek pajak barang jasa tertentu.
Baca SelengkapnyaMenyusul, telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau UU HKPD.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut menentang kenaikan pajak hiburan 40 persen hingga 75 persen.
Baca Selengkapnya