4 Kepala daerah ini tegas tolak mobil murah

Merdeka.com - Pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) beberapa waktu lalu. Harga jual mobil murah tersebut dipatok Rp 100 juta per unit. Peraturan ini tentunya menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan.

Beberapa kepala daerah misalnya, menolak program mobil murah tersebut. Pasalnya, mobil murah justru berdampak pada kemacetan. Selain itu, mobil murah juga bertentangan dengan program angkutan umum yang sedang digalakkan di sejumlah daerah.

Program mobil murah dan ramah lingkungan ini sangat bertentangan dengan 17 instruksi Wakil Presiden Boediono yang ditandatanganinya pada 10 September 2010 lalu. Dalam instruksi itu, terlihat jelas pada poin ke-13 disebutkan salah satu cara mengatasi kemacetan adalah dengan melakukan pembatasan kendaraan bermotor.

Berikut empat kepala daerah yang tegas menolak mobil murah:

Gubernur DKI Joko Widodo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai mobil murah yang digulirkan pemerintah pusat merupakan program yang keliru. Seharusnya, kata Jokowi, pemerintah pusat lebih memprioritaskan pembangunan transportasi umum dengan harga yang murah."Mobil murah itu enggak benar. Yang benar itu transportasi yang murah. Sekali lagi, mobil murah itu enggak benar, yang bener itu transportasi yang murah," tegas Jokowi di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/9) di sela acara pertemuan gubernur se-ASEAN.Menurut Jokowi, Pemprov DKI telah merencanakan transportasi massal murah yang dianggap lebih rasional dibanding dengan kehadiran mobil murah."Loh, transportasi massal dong, apa lagi. Tapi yang bayarnya murah. Untuk rakyat. Itu yang baru kita siapkan dan baru mau digali, mulai digali bulan depan," kata Jokowi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Selain Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan tegas juga menolak mobil murah low cost green car (LCGC). Kebijakan mobil murah dinilai hanya akan menambah beban jalan, dan membuat kota-kota besar semakin macet. "Kalau itu (mobil murah) konsep mobil nasional oke saja, karena itu bagian merangsang industri dalam negeri. Tapi kalau impor ya jangan," kata Ganjar kepada wartawan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/9).Politikus PDIP ini meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang konsep mobil murah tersebut. Menurut Ganjar, mobil murah itu tak hanya mengancam DKI Jakarta. Tetapi juga kota-kota besar di Jawa Tengah, seperti Semarang dan Surakarta. "Pertimbangan telah overload-nya jalan-jalan di Indonesia harus dipikirkan. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengambil langkah resmi soal mobil murah itu," ungkapnya.Jika memang mobil murah tersebut tidak bisa dibatalkan, Ganjar akan meminta ada pembatasan penjualan di kota-kota besar."Saya tidak tahu apakah itu akan masuk secara bebas, tapi kita akan segera lakukan langkah-langkah antisipasi, mungkin akan (menyurati Wakil Presiden Boediono) seperti Pemprov DKI," tandasnya.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

Belum lama dilantik sebagai Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil dengan tegas langsung menolak program mobil murah ramah lingkungan (LCGC). Alasannya kota kembang tengah menggenjot penggunaan angkutan umum buat warganya."Saya tidak setuju dengan program mobil murah, yang bisa menambah banyak kendaraan dan mempersempit usaha kita mengurai kemacetan," kata Ridwan Kamil di Bandung, Rabu (18/9).Dia menyebutkan, kehadiran mobil murah akan meningkatkan pembelian mobil baru di Kota Bandung. Sehingga akan lebih merepotkan pemerintah daerah untuk mengurai kemacetan. Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai arsitek ini mengusulkan, supaya peredaran dan penjualan mobil murah ramah lingkungan diarahkan ke kota-kota yang belum padat penduduk."Kami berharap pemerintah memahami kondisi kota padat seperti Bandung. Saya kira lebih bijak bila kebijakan mobil murah itu untuk daerah yang kendaraannya masih sedikit atau bahkan kurang, bukan untuk kota seperti Bandung ini. Kami usulkan dilakukan secara zonasi untuk daerah yang masih kurang mobil" kata Ridwan.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo

Senada dengan kepala daerah lainnya, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo juga menolak program mobil murah yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Menurut dia, masuknya mobil murah di tanah air akan menghambat industri otomotif nasional."Kapan industri mobil nasional bisa maju, kalau pemerintah tidak berpihak kepada produksi dalam negeri. Mobil Esemka itu kandungan lokalnya sudah 80 persen, tetapi tidak mendapat dukungan pemerintah," ujar Rudy kepada wartawan, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (20/9).Rudy juga merasa malu atas kebijakan pemerintah yang mengizinkan mobil murah ramah lingkungan (LCGC/low cost green car) yang kontroversial. Sedangkan mobil hasil karya anak bangsa Esemka yang menjadi kebanggaan tidak difasilitasi agar berkembang.Lebih lanjut Rudy mengatakan, dalam waktu dekat, Pemkot Solo akan mengirim surat keberatan kepada Pemerintah Pusat terkait kebijakan peredaran mobil murah. Menurut Rudy, insfrastruktur di Solo belum siap untuk menerima menjamurnya mobil murah. Luas Solo yang hanya 44 Kilometer persegi, dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan."Seharusnya pemerintah melihat kesiapan infrastruktur jalan raya, khususnya di daerah, sebelum menggulirkan program mobil murah. Sehingga, tidak ada kebijakan yang saling tumpang tindih," katanya.

Baca juga:Polisi di Jawa Barat resah dengan mobil murahIni kata Deddy Mizwar soal mobil murahProtes-protes Jokowi soal mobil murah4 Cara pemerintah kurangi dampak mobil murahBeda pandang Ahok tanggapi mobil murah yang diprotes Jokowi