4 Cara pemerintah kurangi dampak mobil murah

Merdeka.com - Pemerintah telah mengeluarkan aturan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) beberapa waktu lalu. Harga jual mobil murah tersebut berkisar di angka Rp 100 juta per unit.

Peraturan ini tentunya menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kompak menolak kebijakan tersebut.

Penolakan ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Jokowi, program pemerintah soal mobil murah dinilai hanya menambah kemacetan di Ibu Kota.

Senada dengan Jokowi, rekan satu partainya di PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ikut menolak mobil murah. Kebijakan mobil murah dinilai hanya akan menambah beban jalan, dan membuat kota-kota besar semakin macet. Dirinya pun meminta konsep mobil murah ini untuk dikaji ulang kembali.

Jika memang tidak bisa dibatalkan, Ganjar akan meminta ada pembatasan penjualan di kota-kota besar.

Selain kedua gubernur pecinta musik rock ini, kritikan juga datang dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ridwan yang belum lama dilantik, langsung menolak program mobil murah ramah lingkungan.

"Saya tidak setuju dengan program mobil murah, yang bisa menambah banyak kendaraan dan mempersempit usaha kita mengurai kemacetan," kata Ridwan.

Pemerintah pun memahami keresahan ini. Untuk memfasilitasi agar mobil murah tidak berdampak buruk kedepannya maka pemerintah mewacanakan beberapa konsep pencegahan.

Konsep ini dinilai sebagai jalan tengah di mana tidak akan menghambat pertumbuhan industri, konsumsi masyarakat, dan menambah permasalahan daerah.

Apa saja wacana kebijakan yang akan ditelurkan oleh pemerintah itu?

Electronic Road Pricing

Gubernur DKI yang akrab disapa Jokowi itu mengirim surat awal pekan ini. Isinya mengingatkan Boediono bahwa proyek LCGC bertentangan dengan instruksi wapres agar 13 masalah Jakarta diselesaikan bersama oleh pemda dan pemerintah pusat, terutama dalam hal pembatasan kendaraan buat mengatasi macet parah di Ibu Kota.

Boediono mengaku memahami kekhawatiran Jokowi. Namun, menurutnya tidak tepat bila pemerintah pusat sampai harus melarang penjualan mobil murah.

Solusi yang lebih pas adalah penerapan Electronic Road Pricing (ERP). Sehingga, konsumen tetap boleh membeli mobil, sedangkan pemerintah DKI bisa mengendalikan lalu lintas.?

"Kita tidak perlu melarang orang beli mobil. Beli boleh, tapi kita bebani biaya kalau masuk jalan-jalan di Jakarta. Jadi ERP ini mari sama-sama segera kita laksanakan. Ini barangkali solusi yang lebih baik," kata wakil presiden.

Penjualan di daerah tertentu

Pemerintah pusat sedang mengajak dialog pelaku industri otomotif agar penjualan mobil berharga sekitar Rp 100 juta itu dapat diarahkan ke daerah-daerah yang tidak padat penduduk.

Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan sudah berbicara dengan Agen Pemegang Merek (APM) produsen LCGC. Nantinya ada imbauan, supaya mobil murah penjualannya tidak terkonsentrasi di DKI Jakarta.

"Saya lagi bicara bagaimana caranya, sehingga jangan terkonsentrasi di kota-kota padat, seharusnya bisa, pengusaha-pengusaha ini teman saya semua sejak lama," kata Hidayat.

Namun, penjualan dengan sistem zonasi (berdasarkan wilayah) tidak bisa dipaksakan. Sebab, juga bisa mengganggu jalannya bisnis otomotif di Tanah Air. Karenanya, kebijakan itu nantinya hanya berupa himbauan, bukan pembatasan penjualan.

Tidak ada garansi

Produsen tidak akan menggaransi mesin mobil murah ramah lingkungan atau LCGC yang rusak lantaran menggunakan BBM subsidi. Mesin mobil murah diharuskan menggunakan bahan bakar beroktan 92 (RON 92) yang notabene tidak disubsidi pemerintah.

Menteri Perindustrian MS. Hidayat mengatakan, penggunaan BBM subsidi yang mengandung oktan 88 berpotensi merusak mesin mobil murah. Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan teknis yang melarang mobil murah menggunakan BBM subsidi.

"Mobil murah wajib menggunakan bahan bakar RON 92 atau yang ekuivalen dengannya, selain itu enggak bisa. Kalau orang itu memaksakan diri menggunakan BBM subsidi, engine-nya akan rusak, dan produsennya tidak akan mau menggaransi," kata Hidayat.

Pembatasan pembelian mobil murah

Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengaku sudah membahas polemik mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia mengklaim, pemprov sepakat membolehkan mobil murah dijual di Ibu Kota, tapi nantinya akan diterapkan pembatasan khusus.

"Tetap bisa dijual, tapi nanti ada pembatasan di Jakarta. Bukan ditahan, jadi kebijakan pemerintah tidak melarang beli mobil murah, tapi khusus Jakarta, Pak Boediono tadi juga berjanji mengatasi kemacetan, dengan cara beberapa bagian kawasan (DKI) menggunakan sistem diatur," ujarnya.

Hidayat menyoroti pandangan masyarakat yang terlalu khawatir dengan LCGC. Produksi nasional mobil murah, dari merek seperti Toyota dan Daihatsu, menurutnya tidak lebih dari 30.000 unit. Total produksi nasional kendaraan roda empat akhir 2013, kemungkinan melampaui 1,2 juta unit. Sehingga, penyumbang kemacetan bukan LCGC, melainkan merek-merek mobil lain.