Protes-protes Jokowi soal mobil murah

Merdeka.com - Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, program Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC/low cost green car) resmi mendapat payung hukum. Produsen mobil kini bisa menjual mobil dengan harga di bawah Rp 100 juta karena mendapat sejumlah insentif. Sayangnya, program itu dinilai tidak mempertimbangkan kemampuan jalanan, terutama di Jakarta yang sudah sesak dengan kendaraan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo termasuk yang berani menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut. Bukannya tidak bermaksud mendukung pemerintah, tapi Jokowi menilai kebijakan itu sebagai program yang keliru. Jokowi pun sampai menyurati Wakil Presiden Boediono untuk mempertanyakan kebijakan mobil murah.

"Mobil murah itu enggak bener. Yang bener itu transportasi yang murah. Sekali lagi, mobil murah itu enggak bener, yang bener itu transportasi yang murah," kata Jokowi di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/9) kemarin di sela acara pertemuan gubernur se-ASEAN.

Jokowi menegaskan, di kota-kota besar terutama Jakarta, program transportasi massal yang murah lebih dibutuhkan ketimbang mobil murah. Kebijakan mobil murah kata Jokowi, seolah tidak mendukung upaya Pemprov DKI yang sedang gencar mengatasi kemacetan ibu kota.

"Loh, transportasi massal dong, apa lagi. Tapi yang bayarnya murah. Untuk rakyat," lanjut Jokowi.

Mantan wali kota Solo ini juga pesimistis dengan solusi Menteri Perindustrian MS Hidayat yang menyatakan penjualan mobil murah akan diberlakukan sistem kuota dengan mengutamakan daerah-daerah yang sepi kendaraan. "Lihat saja nanti pelaksanaannya, siapa yang paling banyak beli. Di Jabodetabek atau di tempat-tempat yang lain," kata Jokowi.

Jokowi yakin, mobil murah justru akan dibeli orang-orang di Jakarta dan sekitarnya. Tentu saja, kehadiran mobil tersebut akan memperparah kondisi lalu lintas Jakarta. "Kita tuh lihat lapangan, yang kita lihat ini kan lapangan," katanya.

Sebelumnya, Jokowi juga mengingatkan jika program mobil murah justru bertentangan dengan 17 instruksi Wakil Presiden RI, Boediono, untuk mengatasi kemacetan yang ditandatangani 10 September 2010 lalu. Padahal, di poin ke-13 jelas disebutkan salah satu cara mengatasi macet dengan pembatasan kendaraan.

Sementara Wapres Boediono saat membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) ke-21 di Kemayoran Jakarta, Kamis (19/9) menyatakan pemerintah pusat tak akan membiarkan DKI Jakarta sendirian dalam mengelola persoalan kemacetan. Jawaban itu langsung disampaikan di hadapan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang juga menghadiri pembukaan IIMS 2013.

"Intinya Pak Wagub, pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam hal bekerja bersama menangani masalah-masalah DKI, seperti kemacetan, termasuk masalah banjir. Ada beberapa poin kesepakatan yang bisa dijalankan oleh pemerintah pusat, ada yang dijalankan pemda. Kita akan berpegang pada itu," kata Boediono saat pidato.