Prestasi Badrodin biasa-biasa saja

Merdeka.com - Bulan Juli nanti, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti memasuki masa pensiun. Isu soal pergantiannya pun mulai hangat menjadi perbincangan. Ada kabar masa jabatan Badrodin bakal diperpanjang.

Menurut mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji, isu soal perpanjangan jabatan Kapolri saat ini tidak begitu mendesak. Menurut dia, tidak ada urgensi untuk mempertahankan Kapolri di posisinya.

Terlebih, kata Susno, untuk posisi Kapolri tidak diperlukan keahlian lebih. Menurutnya, terpenting calon itu mumpuni dan masuk kualifikasi menduduki kursi Tribrata Satu.

"Di Polri banyak sekali bintang tiga yang mumpuni dan prestasi Badrodin biasa-biasa saja, tidak jelek, tidak terlalu hebat sekali. Ya biasa-biasa saja," ujar Komjen Susno saat berbincang dengan merdeka.com di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang kemarin.

Berikut petikan wawancara Susno Duadji:

Bagaimana tanggapan Anda mengenai bursa calon Kapolri?

Pertama Kapolri sudah mau habis bulan Juli, berarti harus diganti.

Tidak ada urgensinya untuk di perpanjang?

Diperpanjang itu kalau ada sesuatu yang sangat mendesak. Kedua karena keahliannya. Keahlian Kapolri, keahlian apa? Di Polri banyak sekali bintang tiga yang mumpuni dan prestasi Badrodin biasa-biasa saja, tidak jelek, tidak terlalu hebat sekali. Ya biasa-biasa saja. Itu harus diganti pada waktunya. Pada waktu dia harus pensiun ya harus di ganti.

Bagaimana sebetulnya dengan proses di internal Kepolisian?

Proses di internal itu ada Wanjakti, kemudian Kompolnas dan kemudian diajukan ke Presiden. Dilimpahkan ke DPR, untuk dibahas. Yang bahas itu Komisi III. Nah kemudian, Kompolnas hanya memberikan saran tidak menyebutkan nama. Dan proses Wanjakti itu sudah pernah terjadi, sudah disebutkan calonnya. Presiden-nya kalau tidak salah masih yang sekarang, Wapres-nya masih yang sekarang, DPR-nya belum ganti juga. Sudah diputus waktu itu, Pak Budi Gunawan jadi Kapolri. Dengan katanya apa, ada perkara tetapi perkaranya sudah diputus melalui hukum dan di praperadilan menang dan tidak ada bukti apa-apa dan mantan Kabareskrim Ito Sumardi sudah bilang mengenai itu sudah selesai, lalu apa lagi yang diminta?.

Katanya karena tekanan dari masyarakat?. Masa Presiden bisa ditekan. Mungkin karena dulu beliau baru jadi Presiden. Pak Budi Gunawan juga tidak di apa-apakan oleh Presiden, tidak dipecat atau apa. Kalau naik kan berarti tidak bersalah. Kenapa tidak sekaligus dijadikan Kapolri kalau menurut saya. Bulan Juli sudah berapa hari lagi, mana mau puasa lagi.

Kalau menurut Anda siapa yang pantas?

Kalau saya tidak menyebut nama. Kalau mau prosesnya cepat dan sudah ada ya Pak Budi Gunawan. Tetapi kalau yang lain kan masih banyak calon dari bintang tiga yang lain. Kalau diperpanjang, itu yang saya tidak setuju.

Kabarnya ada sentimen angkatan, apakah itu benar-benar terjadi?

Oh tidak. Saya menganjurkan tidak ada angkatan. Kalau sekarang kan katanya ada senioritas, senior itu pangkatnya yang paling tinggi kan. Maksudnya senioritas itu kepangkatan-nya kaya tusuk sate begitu kan, dalam perjalanan karir itu kan berbeda. Ada yang sampai satu angkatan tidak ada bintang empatnya, ada yang kemudian satu angkatan sudah ada bintang duanya. Dan bahkan masih ada yang AKBP saja. Itu wajar dalam karir.

Menurut Anda, mungkin tidak Tito karnavian naik menjadi Kapolri?

Kalau Presiden mau tidak masalah. Dalam pemilihan Kapolri itu dilihat pangkat. Pak Tito bintang tiga kan, berarti dia paling senior kan. Budaya di Polri itu tidak mungkin terlalu jauh. Kalau Pak Tito yang dipilih, ya sudah, berartikan pak Tito menjabat tujuh tahun, melebihi masa jabatan Presiden. Tidak apa-apa, pak Tito prestasinya luar biasa. Pak Budi Gunawan naik mungkin tinggal satu tahun setengah, tidak perlu wanjak-wanjak lagi, tidak perlu dibahas di DPR. Tinggal dicari suratnya di lemari ketemu atau tidak ..hahahaha.

Kabarnya setiap pergantian Kapolri ada perang bintang, apa benar demikian?

Ya memang, namanya naluri manusia ketika ada sesuatu, semua kan ingin posisinya sampai puncak. Mungkin ini sistimnya perlu ditinjau lagi ke depan. Karena sekarang ini seolah-olah yang berperan itu Komisi III, Kompolnas dan Istana. Sehingga ada yang memperkuat diri sebelum nama masuk kasak-kusuk dulu. Ke Kompolnas lah, lewat belakang, lewat gang.

Apakah ada yang seperti itu?

Tidak tahu saya. Kalau dulu zaman Pak Harto, sebelum Undang-Undang Kepolisian Baru lahir, itu kan hak prerogatif murni dan ini jadi. Setelah reformasi kan ada perubahan, TNI kan harus lewat DPR. Tetapi TNI masih enak, disitukan disebutkan syarat menjadi Panglima TNI adalah Kepala Staf yang masih aktif. Darat, laut dan Udara. Kemudian di era Pak SBY itu kan seperti digilir, Darat laut, darat, udara, sekarang tidak tahu.

Sebetulnya, ada atau tidak ada perang bintang itu?

Perang bintang itu hanya nama, biasa lah kalau seperti orang mau Pilkada kan seperti orang pasang Baliho. Pasang Baliho, pasang Kampanye kemudian slogan. Ini ibaratnya Pilkada lokal lah, tetapi tingkat tinggi. Tidak terang-terangan, kan nama ini harus sampai istana kan. Bagaimana kalau istana mau nunjuk sementara tidak tahu nama dia.

Biasanya seperti apa nama ini bisa masuk sampai ke Istana?

Ya macam-macam. Kan jenderal banyak kan, pernah juga kejadian bintang dua. Pak Timur kan. Jam satu malam bintang dua, besok bintang tiga. Bintang dua senior harap, bintang tiga harapan penuh, dan hanya satu. Nah terus, nama harus diusulkan ke Presiden melalui wanjak. Kan ada bisik-bisik juga ke Wanjak.

Ada juga bisik-bisik seperti itu?

Itu lumrah lah, sepanjang masih dalam batas-batas kewajaran.

Sebetulnya Wanjakti atau Kapolri?

Kapolri dong yang memberikan langsung. Jabatan untuk ganti dia kok.

Sebetulnya sekarang ada yang mendukung-dukung begitu?

Ya enggak. Kalau dukung-dukung begitu. Kalau berkawan wajar lah. Sama seperti wartawan, ada wartawan foto dan wartawan berita.

Kalau sepanjang yang Anda tahu, siapa di internal Kepolisian yang paling kuat?

Ya tujuh bintang itu. Kalau di antara ketujuh itu paling senior ya Pak Budi Gunawan, terus yang lain-lain, tetapi apakah bagaimana-bagaimana terserah. Nah yang sudah pengalaman lulus, dan SK-nya tinggal di tandatangani adalah Pak Budi Gunawan. Hahahaha.

Menurut pandangan Anda, sebetulnya calon Kapolri yang proporsional seperti apa?

Jadi pertama calon Kapolri itu dia tidak lagi menyidik perkara, kemudian dia harus seorang leader dan administrator yang bagus. Kemudian dia bisa membangun hubungan dengan lembaga penegak hukum lain. Membangun hubungan Polri dengan Parlemen. Membangun hubungan Polri dengan DPR. Membangun hubungan antara Polri dengan Kepolisian Internasional. Calon Kapolri adalah memang orang yang benar-benar harus orang seperti itu. Jangan sampai kita dengan dunia internasional diam saja. Dengan DPR kita tidak nyambung. Dengan aparat penegak hukum kok malah tidak beres hubungannya. Karena Polisi harus bisa berkomunikasi dengan semua.

Dan memang, Indonesia tugas Kepolisian fungsi dan kewenangannya sangat besar. Beda dengan negara lain. Karena dia menangani berbagai permasalahan. Apalagi setelah TNI dikembalikan fungsinya. Besar sekali organisasi ini. Makanya kita harus betul-betul memilih Kapolri yang memenuhi kualifikasi.

Dari calon-calon yang ada, menurut Anda secara pribadi siapa yang paling cocok?

Jadi begini, kalau kita menyebut nama kan masih terlalu pagi. Tetapi kalau nama itu sudah masuk ke Presiden itu sudah mengerucut atau tinggal dua, saya berani nyebut nama. Karena saya tidak ada kepentingan. Tetapi kalau belum waktunya jangan. Karena itu nantinya akan terbuka, dan bukan barang rahasia. Tiga nama diusulkan Kapolri dibawa ke Presiden, kemudian tinggal dua nama diusulkan ke DPR. Atau tinggal satu nama, kalau memang nama itu tidak cocok. Wajar saya kira, karena Polisi kan, milik kita semua. Siapa pun boleh. Polisi bukan milik Polisi, enggak jangan ditangkap. Hahahaha.

Anda tadi mengatakan, Polri sebagai organisasi yang besar, tetapi pada akhirnya pemilihan pimpinan menjadi politis, bagaimana tanggapannya?

Jelas menjadi politis. Kalau sudah masuk ke DPR itu, kan menjadi Politis. Dibahas oleh anggota DPR, kemudian dibahas di Komisi dan di situ juga ada partai-partai juga kan. Nah jelas politis. Mau tidak mau dan tidak bisa menghindar dari Politis.

Harusnya memang tidak perlu melalui DPR?

Kalau tidak mau politis kembali ke zaman dulu. Tunjuk langsung sama seperti menunjuk menteri. Sama seperti zaman Pak Harto dulu. Naik langsung duduk. Tidak ada ribut-ribut.

Lebih baik sistem yang mana?

Masing-masing sistim punya kelemahan, ada kekurangan dan ada kelebihan. Dengan sistem yang sekarang, lebih terbuka, rakyat bisa menilai dan LSM pun mengomentari. Di DPR pun komentar masuk, sehingga kita harapkan memang benar-benar orang yang teruji. Tetapi kan, itu terlepas dari kepentingan politik. Rakyat menghendaki yang ini, kepentingan politik menghendaki yang ini, jadi ada silang. Kemudian dalam prosesnya pun, ada apa..ada apa begitu kan, kita tidak tahu.

Apakah lobi-lobi di DPR itu kencang?

Saya tidak tahu, karena saya belum pernah dicalonkan menjadi Kapolri..hahahaha. Tidak tahu saya. Hahaha.

Tetapi dulu nama Anda disebut-sebut calon kuat Kapolri?

Tetapi begitu ditangkap kan tidak kuat lagi..hahahaha. Jangan masa lalu terus lah....hahahahaha.