Naik-Turun Harga Minyak Goreng yang Bikin Syok

Merdeka.com - Sudah sebulan terakhir Dewi mengurangi menu masakan yang digoreng. Ibu rumah tangga di Jagakarsa, Jakarta Selatan itu terpaksa menghemat pengeluaran belanja bulanan kerena melonjaknya harga minyak goreng.

"Kalau pakai minyak goreng curah saya tidak berani karena khawatir kualitasnya tidak sama dengan yang kemasan. Apalagi anak saya masih kecil-kecil," tutur Dewi kepada merdeka.com, Kamis (17/3).

Dewi rata-rata menghabiskan 4 liter minyak goreng dalam sebulan. Sempat ingin mencoba alternatif minyak goreng berbahan jagung atau biji bunga matahari, Dewi tak sanggup. "Harganya mahal banget. Apalagi jatah belanja bulanan dari suami tidak nambah," ujarnya.

Sementara Santi, warga Meruyung, Depok, tidak berani menaikkan harga kroket yang dia jual. Dia memilih mengurangi keuntungan yang didapat daripada membebani pembeli.

"Untungnya belakangan banyak pembeli yang memesan dalam kondisi beku. Kalau yang pesan digoreng tetap saya layani walaupun harga minyak goreng naik," ujarnya.

Santi mengaku selalu mampir ke minimarket atau toko sembako di sekitar rumahnya untuk berburu minyak goreng. Jika beruntung, Santi membeli untuk stok walaupun dibatasi maksimal satu bungkus kemasan 2 liter. Tapi lebih sering dia tidak menemukan minyak goreng.

"Sejak minyak goreng naik, omzet agak turun. Yang beli juga mungkin mengurangi karena mereka juga butuh minyak goreng. Tapi saya selalu menyimpan stok di rumah kalau ada yang memesan kroket yang digoreng," ujarnya.

Apa yang dialami Dewi dan Santi itu menggambarkan kondisi yang terjadi di masyarakat dalam sebulan terakhir. Minyak goreng kemasan 2 liter yang semula bisa didapatkan dengan harga Rp25.000 kini paling murah dibandrol Rp40.000. Beberapa merk bahkan dijual di atas Rp50.000. Harga itu sempat turun saat pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter.

Di pasar tradisional, kondisinya sama. Pedagang mengaku tidak kebagian stok. Saat minyak goreng datang, ludes diserbu pembeli. Untuk beberapa merk tertentu, pedagang menjual dengan harga di atas HET.

"Kita dapat harganya dari agen sudah mahal. Pembeli tetap mau beli tapi barangnya tidak ada. Biasa dikirim 10 karton per minggu sekarang cuma dapat dua karton isi 10 bungkus," kata Daeng Intan, salah satu pedagang di Pasar Karuwisi, Makassar kepada merdeka.com.

Sri, pedagang pasar di Jalan Cipta Karya, Pekanbaru, Riau juga mengungkapkan hal yang sama. Pembeli lebih memilih minyak goreng kemasan daripada curah. Dia mendapatkan stok dari agen. Sebagai pedagang, Sri mengaku tidak tahu menahu soal urusan distribusi minyak goreng.

"Mungkin ditimbun karena mau bulan puasa," ujarnya.

Sedangkan Aip Lukmansyah, agen minyak goreng di Pasar Guntur, Kabupaten Garut mengaku mendapatkan minyak goreng langsung dari supplier. Jatah stok yang dia dapatkan untuk minyak goreng kemasan sejak Januari berkurang. Sementara untuk minyak goreng curah tetap stabil.

"Kalau curah kita beli dari pabrik di Bekasi dan Cirebon. Tergantung permintaan pasar. Biasanya kalau grosirnya mau beli dengan harga yang disepakati, baru kita berangkatkan mobilnya ke pabrik," ujarnya.

Aip berharap, pemerintah daerah turun tangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. "Kita beli buat disalurkan ke pasaran dengan harga HET, itu juga kalau memang punya stok minyak. Tapi kan selama ini tidak ada cuma datang menyurvei saja, tidak mengarahkan kita harus belanja ke mana," keluhnya.

Dipermainkan Mafia

Ratna terkejut, rak di hipermarket langganannya di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, kini penuh dengan berbagai merk minyak goreng. Tapi yang bikin dia tambah terkejut, harganya tidak seperti beberapa hari lalu.

"Biasanya kosong, sekarang semua ada. Tapi harganya paling murah Rp47.000 untuk kemasan 2 liter," ujarnya Kamis (17/3) lagi.

Tidak ada lagi pembatasan jumlah pembelian minyak goreng membuat Ratna senang tapi tak habis pikir. "Kok bisa tiba-tiba sekarang banyak stok dengan harga baru. Kemarin-kemarin selalu kosong," ujarnya.

Ternyata, munculnya stok minyak goreng kemasan di sejumlah hipermarket dan minimarket seiring dengan keputusan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) pada 16 Maret lalu.

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022, harga minyak goreng kemasan dikembalikan kepada mekanisme pasar. Tujuannya untuk memangkas disparitas harga. Meski begitu pemerintah masih menetapkan HET minyak goreng curah di angka Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

"(Disparitasnya) bisa sampai Rp10.000," kata Lutfi saat memantau kesediaan pasokan bahan pokok dan minyak goreng di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (17/3).

Perbedaan harga pasar dengan HET yang ditetapkan, kata Lutfi, telah memicu pihak tertentu berbuat curang. Jika seharusnya minyak kemasan atau curah didistribusikan untuk masyarakat, diambil oleh sektor industri.

"Yang kedua, yang mestinya minyaknya dipakai untuk di dalam negeri, diselundupkan ke luar negeri. Rusak deh semuanya," ungkap dia.

Saat rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3) Lutfi menjelaskan, penjualan minyak goreng curah kepada konsumen wajib mengikuti HET. Harga minyak goreng curah akan disubsidi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pemerintah juga mencabut kebijakan domestic market obligation (DMO) yang diganti dengan menaikkan pungutan ekspor agar stok minyak goreng tidak lari ke luar negeri.

"Akan terdapat keekonomian di mana akan lebih untung untuk menjualnya di dalam negeri daripada mengekspor ke luar negeri," jelas Lutfi.

Lebih jauh, Lutfi menduga adanya permainan pihak tertentu di balik kosongnya stok minyak goreng. Padahal, Kemendag telah menggelontorkan jutaan liter minyak goreng. Namun, nyatanya di lapangan tidak sampai ke tangan masyarakat. Data Kemendag, ada tiga wilayah yang distribusi minyak gorengnya berlimpah yakni Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jakarta.

"Medan mendapatkan 25 juta liter minyak goreng. Rakyat Medan, menurut BPS (Badan Pusat Statistik), jumlahnya 2,5 juta orang. Jadi menurut hitungan, satu orang itu 10 liter. Tapi, saya pergi ke pasar dan supermarket di kota Medan tidak ada minyak goreng," tutur Lutfi.

Lutfi melanjutkan, di Jawa Timur distribusinya mencapai 91 juta liter, di Jakarta 85 juta liter dengan 11 juta rakyat, dan di Sumatera Utara distribusinya melimpah. "Tapi masalahnya sama, minyak gorengnya hilang," ujar Mendag.

Lutfi menduga ada mafia-mafia nakal yang menyebabkan langkanya minyak goreng di pasaran. Medan, Jakarta dan Surabaya, kata Lutfi, didominasi oleh industri dan pelabuhan. Jika stok minyak goreng keluar dari pelabuhan rakyat, satu tongkang dengan kapasitas 1.000 ton atau 1 juta liter minyak goreng dikali Rp7.000-Rp8.000, keuntungan yang didapat mafia bisa mencapai Rp8 miliar hingga Rp9 miliar.

"Jadi, spekulasi kita, ini ada orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan," ujarnya.

Mengaku kewenangan Kemendag terbatas, Lutfi meminta maaf pihaknya tidak bisa menindak para penimbunan minyak goreng. "Kami menyampaikan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak bisa mengontrol," tukasnya.

"Jadi kalau saya mesti policy ini, harus menghadapi penjahat yang nakal, itu di luar kewenangan Kemendag," imbuhnya.

Munculnya kembali stok minyak goreng kemasan itu diakui Aip Lukmansyah, salah satu agen minyak goreng di Pasar Pasar Guntur, Kabupaten Garut. Pasokan 100 karton minyak kemasan kini lancar dalam dua hari terakhir.

"Sejak dicabut HET-nya kiriman lancar, tidak dibatasi seperti kemarin-kemarin," ujarnya.

Jalur Distribusi Minyak Goreng

Pedagang Pasar Karuwisi, Makassar Daeng Intan juga heran setelah pemerintah mencabut HET, pasokan minyak goreng kemasan kini lancar. Dia menjual dengan harga baru yakni Rp30.000 per liter sedangkan untuk kemasan 2 liter paling murah Rp47.000.

"Kemarin pas harga subsidi (HET) stok hilang, kurang. Sekarang sudah kembali banyak," ujarnya.

Beberapa pembeli, kata Intan, kaget dengan perubahan harga tersebut. Ada yang tidak jadi membeli, tapi pedagang makanan yang membutuhkan mau tidak mau harus membeli.

"Pembeli syok, kemarin sudah harga subsidi langsung dikagetkan dengan kenaikan harga. Semakin menjerit masyarakat terutama pedagang makanan yg kebutuhannya bergantung dari minyak goreng. Sekarang distribusi lancar, sudah banyak," tuturnya.

Jika stok melimpah tapi minyak goreng langka di pasaran, lantas bagaimana sesungguhnya proses distribusi minyak goreng selama ini?

Minyak goreng berbahan sawit bersumber dari perkebunan kelapa sawit yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Sawit yang sudah matang dipanen dalam bentuk tandan buah segar (TBS). Kemudian dibawa ke pabrik kelapa sawit untuk diproses menjadi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

CPO inilah yang menjadi bahan utama yang akan diproses lagi menjadi minyak nabati (minyak goreng, krim dan margarin), bahan oleokimia (digunakan dalam deterjen dan pelumas), biodiesel (bahan bakar) dan asam laurat (digunakan dalam kosmetik dan sabun).

Minyak goreng yang dihasilkan itu kemudian dikirimkan ke pabrik untuk dikemas dan disimpan di gudang-gudang. Dari gudang penyimpanan kemudian dikirim ke agen besar yang akan menyalurkan ke tingkat ritel atau pedagang kecil.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menjelaskan, sebelum dicabut, kebijakan domestic market obligation (DMO) ditetapkan pemerintah untuk menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri.

"DMO itu, kalau kamu ekspor, kamu harus berkewajiban memasok ke dalam negeri. Satu unit DMO kau boleh ekspor 5 unit," ujarnya dalam perbincangan dengan merdeka.com, pekan lalu.

Namun, kebijakan itu, kata Sahat, hanya cocok untuk eksportir. Sementara pelaku industri sawit tidak semuanya eksportir.

"Jadi pada saat DMO dilakukan, banyak industri yang mangkrak karena dia tidak dapat CPO yang harga murah. Kalau pedagang besar dan eksportir itu bisa kantong kiri, kantong kanan. Kantong kiri dapat duit dari ekspor digelontorkan ke kantong kanan untuk domestik sehingga bisa jual murah," jelasnya.

Sahat menambahkan, DMO hingga awal Maret lalu berdasarkan data Kemendag sekitar 415.787 ton minyak goreng atau setara 462 ribu kilo liter (KL). Jumlah itu jauh di atas kebutuhan per bulan sebesar 319.000 KL.

"Persoalannya kenapa hilang? Hilangnya itu karena terjadi distorsi pasar yaitu disparitas harga. Mereka beli dengan harga ada yang Rp11.500 ada yang Rp13.500 ada yang Rp14.000 dan mereka bisa jual dengan harga Rp18.000. Jadi itu bisa terlihat dari pola masyarakat begitu gerai dibuka langsung borong semua. Itu karena disparitas harga," ujar Sahat.

Soal dugaan banyak minyak sawit yang diekspor, Sahat menegaskan hal itu tidak tepat. Karena kelangkaan stok minyak goreng hanyalah permainan pedagang-pedagang sesaat dan black market.

"Mungkin tidak sebagai minyak goreng. Karena minyak goreng nanti dari mana mereka punya langsung ditangkap kan. Mereka bilang saja minyak lain-lain. Intinya bukan soal pasokan. Tapi soal disparitas harga yang besar," jelasnya.