Warga Pasar Ikan: Ahok tahu kami tak bersertifikat makanya nantangin

Seminggu setelah penggusuran kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang dilakukan Senin (11/4) lalu, banyak warga yang memilih tetap tinggal di kawasan tersebut meski tidur di atas perahu. Puluhan kepala keluarga tetap memilih tinggal dengan alasan yang berbeda-beda mulai dari jarak rusun yang disediakan oleh Pemprov DKI jauh dari tempat mata pencaharian hingga lokasi sekolah anak-anak yang jauh dari tempat tinggal yang baru."Ya kalian bayangin lah, kalian sudah ada di sini sejak lahir, tiba-tiba rumah langsung diratain saja. Kita paling sakit batin saja, karena tempat tinggal kita sudah roboh," kata Asep Ireng, warga Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (19/4).Dia juga menanggapi sinis pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaku akan memberi ganti rugi dengan syarat warga bisa membuktikan jika tanah yang digusur tersebut milik mereka dengan menunjukkan sertifikat tanah."Dia itu (Ahok) tahu kalau warga sini enggak punya sertifikat tanah. Makanya dia berani ngomong begitu. Seenggaknya kita dikasih dana kerohiman lah, jangan langsung digusur begini. Dulu tanah ini milik LIPI, karena sudah enggak dipakai lagi dibangun warga di kawasan Pasar Ikan ini, dan itu sudah enggak dipakai sejak tahun 70-an," terangnya.Sebelumnya, Ahok mengaku telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi kebenaran jika ada warga Pasar Ikan yang memiliki sertifikat tanah. Jika ternyata sertifikat tersebut palsu atau bermasalah maka janji memberikan uang ganti rugi akan melayang."Kita akan tanya dapat sertifikat dari mana? Kalau memang benar kami akan bayar kan ada Pergub," tutur Ahok.Salah satu Warga Kampung Akuarium RT 12 RW 04, Penjaringan, Jakarta Utara, Upi Yanita sebelumnya mengatakan, sebagian warga berhak atas tanah mereka. Karena sudah berpuluh tahun mereka menempati tempat tersebut dan rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)."Kami akan terus berjuang sampai dapat kompensasi," tutupnya.