Tolak lelang jabatan ala Jokowi, lurah Warakas panen dukungan

Merdeka.com - Sikap Lurah Warakas, Mulyadi yang menentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) kini mendapat dukungan. Salah satu dukungan itu datang dari Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

Menurut Ketua LMK se-DKI Jakarta, Mochamad Yusuf, sebagai warga negara, Mulyadi berhak mengeluarkan bentuk aspirasi protes kebijakan Jokowi pada lelang jabatan lurah dan camat. Karena itu, Mulyadi perlu didukung.

"Kami ikut terus beri dukungan, apa yang dilakukan Pak Lurah. Seharusnya memang Gubernur DKI Jakarta bisa mengangkat sebuah pamong kalau kita bahasakan, yang mempunyai komitmen secara langsung dengan warganya. Jelas berbeda antara Pamong dan PNS," katanya di Jakarta, Selasa (30/4).

Tolak lelang jabatan Jokowi , Lurah Warakas disuruh tes susulan

Cerita lurah Warakas menentang program lelang jabatan Jokowi

Yusuf mengatakan, Jokowi harusnya lebih bersikap mau menerima kritik terhadap anak buahnya. Apalagi jabatan lurah dan camat merupakan ujung tombak di elemen masyarakat.

"Pak Jokowi harus lebih mendengar aspirasi dari warganya langsung. Karena mengusung keterbukaan sekarang ini, warga melihat lelang jabatan camat dan lurah menjadi lebih baik," imbuh Yusuf.

Sebelumnya, tidak hanya dari LMK yang mendukung Mulyadi. Dua hari lalu, Mulyadi sendiri mengklaim sikapnya ini juga didukung puluhan PNS yang tidak sepakat dengan kebijakan lelang jabatan. Bahkan, para PNS ini akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga:

4 Orang ini persoalkan lelang jabatan ala Jokowi

Jokowi tak takut hadapi gugatan Lurah Warakas Mulyadi

Soal lelang jabatan, Ahok ancam gugat balik Lurah Warakas (mdk/has)