Tolak lelang jabatan ala Jokowi, lurah Warakas panen dukungan
Merdeka.com - Sikap Lurah Warakas, Mulyadi yang menentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) kini mendapat dukungan. Salah satu dukungan itu datang dari Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).
Menurut Ketua LMK se-DKI Jakarta, Mochamad Yusuf, sebagai warga negara, Mulyadi berhak mengeluarkan bentuk aspirasi protes kebijakan Jokowi pada lelang jabatan lurah dan camat. Karena itu, Mulyadi perlu didukung.
"Kami ikut terus beri dukungan, apa yang dilakukan Pak Lurah. Seharusnya memang Gubernur DKI Jakarta bisa mengangkat sebuah pamong kalau kita bahasakan, yang mempunyai komitmen secara langsung dengan warganya. Jelas berbeda antara Pamong dan PNS," katanya di Jakarta, Selasa (30/4).
Tolak lelang jabatan Jokowi , Lurah Warakas disuruh tes susulan
Cerita lurah Warakas menentang program lelang jabatan Jokowi
Yusuf mengatakan, Jokowi harusnya lebih bersikap mau menerima kritik terhadap anak buahnya. Apalagi jabatan lurah dan camat merupakan ujung tombak di elemen masyarakat.
"Pak Jokowi harus lebih mendengar aspirasi dari warganya langsung. Karena mengusung keterbukaan sekarang ini, warga melihat lelang jabatan camat dan lurah menjadi lebih baik," imbuh Yusuf.
Sebelumnya, tidak hanya dari LMK yang mendukung Mulyadi. Dua hari lalu, Mulyadi sendiri mengklaim sikapnya ini juga didukung puluhan PNS yang tidak sepakat dengan kebijakan lelang jabatan. Bahkan, para PNS ini akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga:
4 Orang ini persoalkan lelang jabatan ala Jokowi
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaZulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung
lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Tanya Siapa Menteri Paling Banyak Pajaknya, Zulhas-Bahlil Kompak Tunjuk Luhut
Zulhas dan Bahlil kompak tunjuk luhut sebagai menteri yang paling banyak pajaknya
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Suya Paloh, Kubu Ganjar Duga Upaya Ajak NasDem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Jokowi bertemu Suya Paloh pada Minggu (18/2) kemarin.
Baca SelengkapnyaJokowi Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Salam 2 Jari di Jateng, Begini Reaksi Istana
Momen Jokowi diduga mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan terjadi saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaKata Cak Imin soal Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pemilu 2024
Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca Selengkapnya