4 Orang ini persoalkan lelang jabatan ala Jokowi

Merdeka.com - Pelaksanaan sistem lelang jabatan yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus menuai kritik. Tidak hanya dari luar, dari internal Pemprov DKI pun suara pedas bermunculan mengkritik keras Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu dinilai telah melabrak aturan dalam sistem kepegawaian. Jokowi juga dituding telah mengacak-acak sistem birokrasi.

Meski banyak kritikan, Jokowi tetap jalan terus. Ia ngotot menjalankan sistem lelang jabatan untuk mencari lurah dan camat yang ideal.

Di tengah berlangsungnya sistem lelang jabatan, suara-suara sumbang tetap bermunculan. Berikut orang-orang yang terus mempersoalkan sistem lelang jabatan ini:

Lurah Warakas, Mulyadi

Lurah Warakas Jakarta Utara, Mulyadi muncul sebagai orang yang vokal menyuarakan penolakannya terhadap lelang jabatan. Dia merasa kinerjanya tidak dihargai dengan digulirkannya program lelang jabatan oleh Jokowi. Dia mengaku salah satu orang yang menentang lelang jabatan tersebut.Mulyadi menilai lelang jabatan mencederai Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)."Seharusnya jabatan lurah dan camat lama dikosongkan dulu. Itu kan sama saja melecehkan kita lurah dan camat yang masih menjabat dan susah payah membangun karier," kata pria asal Solo itu kepada wartawan di lingkungan kantornya, Jakarta, Senin (30/4).Bahkan dia mengancam akan menggalang kekuatan bersama dengan PNS lainnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Atas tindakannya ini, ia siap dipecat.

Mulyadi juga sudah meminta pendapat kepada Yusril Ihza Mahendra. Karena itu ia yakin, apa yang diperjuangkan akan menang."Saya kira Jokowi tidak bisa main pecat PNS dengan mudah, harus ada kesalahan yang jelas mengenai itu, jika kita melakukan tindak kriminal seperti korupsi, baru bisa pecat. Saya sendiri siap dipanggil Jokowi," ujar Mulyadi.

Taufiqurrahman

Kali ini giliran Anggota Komisi A DPRD Taufiqurrahman ikut ambil suara meragukan suksesnya lelang jabatan. Dia menilai, akan banyak muncul kecurangan-kecurangan seiring berjalannya program andalan Jokowi ini."Jaminannya apa? Kenyataan hari ini lurah harus dipaksa transparan baru mau terbuka masalah anggaran, karena ada instruksi disuruh tempel," kata Taufiqurrahman beberapa waktu yang lalu.Taufiqurrahman juga mengkritik langkah Jokowi dan Ahok yang sering melibatkan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendanai beberapa proyek Pemprov DKI."Menurut saya itu tidak pas. Semestinya tidak menggunakan CSR, terutama program yang strategis itu dimasukkan dalam APBD dan dituangkan dalam anggaran tiap tahun," ujarnya.Politikus Demokrat ini kesal dengan sikap Jokowi dan Ahok yang berulang kali membuat kebijakan tanpa berdiskusi dulu dengan DPRD. Padahal menurut Tauffiqurahman, berdasarkan Undang-undang yang namanya Pemerintah Daerah dijalankan oleh eksekutif dan legislatif.

Ahmad Husein Alaydrus

Suara sumbang juga datang dari anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus. Politikus Demokrat menilai aneh akan lelang jabatan ala Jokowi itu. Pasalnya, semua PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bisa mendaftar, padahal belum tentu tahu pokok masalah yang ada di Ibu Kota."Jokowi aneh, pakai lelang jabatan, bubarin saja sekolah IPDN. Jokowi gede di Solo, Ahok besar di Belitung Timur," ketus Alaydrus di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (9/4).Menurutnya, sudah ada sekolah IPDN sehingga Jokowi tidak perlu lagi mengadakan lelang jabatan. Hal itu justru menyebabkan kesia-siaan terhadap lulusan-lulusan IPDN."Sekolah IPDN sudah bertahun-tahun tapi gak dihargai. Kalau seperti itu, wakil dan gubernur dilelang aja!" ketus Alaydrus.Oleh karena itu, Alaydrus langsung terang-terangan menolak gagasan Jokowi-Ahok. "Zamannya Sutiyoso dan Foke, mau jadi camat mereka pengabdian dulu. Orang harus tahu lingkungan, ini bukan Solo tapi Jakarta. Saya sangat tak setuju lelang jabatan ini," tandasnya.

Lurah Kedoya Utara, Dwi Aryono

Beberapa lurah, salah satunya lurah Kedoya Utara, Dwi Aryono mempersoalkan sistem online yang digunakan untuk tes lelang jabatan. Lurah satu ini khawatir jika dia melakukan kesalahan saat mengisi jawaban lantaran tidak terbiasa dengan komputer.Dia mengharapkan, agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menolerir kesalahan sebanyak tiga kali."Jika ada kesalahan dalam pengisian data, saya minta keringanan tiga kali," ujarnya.Hal yang sama diungkapkan oleh Camat Kalideres Ahmad Ya'la, dia mengaku lima lurah yang berada di wilayahnya syok, jika tidak lulus dalam seleksi. Terlebih penempatan camat dan lurah definitif yang tidak lulus seleksi belum dipersiapkan secara khusus.Pernyataan tersebut diungkapkan Ya'la usai menghadiri sosialisasi lelang jabatan di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Jalan Raya Kembangan 1, Jakarta Barat."Anak buah banyak yang syok karena belum tahu ketika mereka gugur mau ke mana," kata Ya'la, Kamis (4/4).Salah satu kekhawatiran lurah yang berada di Kalideres, jelas Ya'la, mereka takut terjadi kesalahan saat mengisi administrasi yang menggunakan komputer."Mereka gugup kalau mengisi data administrasi di komputer. Semakin tinggi jabatan semakin jarang megang komputer," jelas Ya'la.

Baca juga:Tolak lelang jabatan ala Jokowi, lurah Warakas panen dukunganJokowi tak takut hadapi gugatan Lurah Warakas MulyadiBerani tantang Jokowi, Lurah Warakas mengaku ditelepon staf AhokSoal lelang jabatan, Ahok ancam gugat balik Lurah WarakasCerita lurah Warakas menentang program lelang jabatan Jokowi