Soal lelang jabatan, Ahok ancam gugat balik Lurah Warakas

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak takut jika sistem seleksi dan promosi terbuka (lelang jabatan) untuk camat dan lurah digugat oleh Lurah Warakas Mulyadi. Malahan, politisi Gerindra ini mengancam akan menggugat balik.

"Mau digugat gimana? Coba aja nanti kita juga gugat dia dong," ucap Ahok usai memimpin upacara HUT ke-51 Satpol PP di Silang Monas Jakarta, Selasa (30/4).

Meskipun Mulyadi akan menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum, Ahok mengaku tidak takut. Bahkan, mantan anggota DPRD Belitung Timur ini mengatakan bahwa Yusril satu kampung dengan dia dan ada Biro Hukum Pemprov yang siap meladeni.

"Bagus dong, (Yusril) sekampung sama saya. Kita biro hukum siap saja, DKI Setiap hari sudah digugat orang. Biasa-biasa saja digugat,"tegasnya.

Pria kelahiran 1966 ini mengatakan saat menjadi anggota Komisi II DPR, dia ikut merancang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang salah satu pasalnya mengatur tentang lelang jabatan. Dengan demikian, sistem pemilihan camat lurah yang diterapkan saat ini sah dan memiliki dasar hukum yang kuat.

"Saya kira kita yang merancang UU ASN itu termasuk lelang jabatan salah satunya saya di Komisi II DPR RI, itu bagian dari UU ASN," tandasnya.

Sebelumnya, Lurah Warakas Jakarta Utara Mulyadi protes terhadap lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia bahkan menyiapkan diri untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan sudah membahas soal ini dengan ahli hukum Yusril ihza Mahendra.

Menurut Mulyadi, proses lelang jabatan melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Nantinya dia dan PNS yang lain berniat mengadukan permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi 80 PNS, dari lurah dan camat, sekretaris lurah (Sekel), wakil lurah, sekretaris kota (Sekot) yang tidak ikut kemarin ini, nantinya kita akan berencana tuntut ke MK. Kita sudah telepon 'share' masalah ini ke Pak Yusril," Kata Mulyadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/4).

Mulyadi menjelaskan pihaknya meyakini banyak lurah dan camat lain belum berani menunjukkan sikap yang sama soal proses lelang jabatan sekarang ini. Dia menambahkan sudah siap menghadapi segala risiko yang ada dengan sikapnya menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta. (mdk/ren)