Cerita lurah Warakas menentang program lelang jabatan Jokowi

Merdeka.com - Lurah Warakas Jakarta Utara, Mulyadi merasa kinerjanya tidak dihargai dengan digulirkannya program lelang jabatan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Dia mengaku salah satu orang yang menentang lelang jabatan tersebut.

Mulyadi menilai lelang jabatan mencederai Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

"Seharusnya jabatan lurah dan camat lama dikosongkan dulu. Itu kan sama saja melecehkan kita lurah dan camat yang masih menjabat dan susah payah membangun karir," kata pria asal Solo itu kepada wartawan di lingkungan kantornya, Jakarta, Senin (30/4).

Mulyadi menyebut jika banyak lurah dan camat yang ada belum berani menunjukkan sikap yang sama soal proses lelang jabatan. Apalagi karena kebijakan ini, banyak dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kecamatan dan kelurahan resah akan proses seleksi lelang jabatan yang sudah memasuki uji kompetensi tersebut.

Mulyadi dan puluhan PNS lain berencana menuntut kebijakan tersebut sampai Mahkamah Konstitusi (MK). Dirinya juga siap menghadapi segala resiko yang diterima dari Jokowi setelah menunjukkan sikapnya penolakan kebijakan proses seleksi lelang jabatan Lurah dan Camat.

"Saya terdaftar untuk lelang jabatan, tapi saya gak ikut ujiannya. Jadi 80 PNS, dari kelurahan dan kecamatan, seperti Sekretaris Kelurahan (Sekkel), Wakil Lurah, Sekretaris kotamadya (Sekkot), Seketaris Kecamatan (Sekcam) yang tidak ikut kemarin ini, nantinya kita akan berencana tuntut ke MK," ujar dia.

Dia juga sudah menghubungi Yusril Ihza Mahendra untuk berkonsultasi dengan proses di MK.

"Kita sudah telepon 'share' masalah ini ke Pak Yusril. Soal sikap saya seperti ini, Saya kira Jokowi tidak bisa main pecat PNS dengan mudah, harus ada kesalahan yang jelas mengenai itu, jika kita melakukan tindak kriminal seperti korupsi, baru bisa pecat. Saya sendiri siap dipanggil Jokowi," ujar Mulyadi. (mdk/ded)