Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Stadion BMW Dikerjakan Jakpro, Ketua DPRD Tegaskan Tak Akan Setujui PMD

Stadion BMW Dikerjakan Jakpro, Ketua DPRD Tegaskan Tak Akan Setujui PMD Stadion BMW. ©2012 Merdeka.com/Handout/Tiyok Prastyoadi

Merdeka.com - Semasa menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menginginkan Stadion BMW dibuat berkelas internasional. Menargetkan pembangunan 2,5 tahun, Sandiaga ingin stadion itu sebagai markas Persija.

Saat ini pembangunan stadion sedang dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Alasan menggunakan BUMD, karena sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) akan melalui proses panjang.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, tidak menyetujui rencana keikutsertaan BUMD dalam proyek itu.

"Saya lepas ke SKPD-nya, Dinas Olahraga lelang nih. Kan kita udah punya kajiannya, gambarnya apa, itu kan pemerintah punya," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/11).

Prasetio mengatakan, DPRD tidak akan menyetujui penyertaan modal daerah (PMD) Rp 1,5 triliun yang diajukan Jakpro dalam APBD DKI 2019 untuk membangun stadion BMW. DPRD DKI hanya akan memberikan PMD untuk pembangunan fase 2 light rail transit (LRT).

"Enggak akan saya kasih (untuk stadion BMW). Saya kasih cuma untuk LRT karena LRT harus nyambung, nanti jadi tengkorak monorel lagi (jika tidak dilanjutkan)," kata Prasetio.

Saat ini, DPRD DKI tengah menggodok revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.

Diketahui, pembangunan stadion BMW membutuhkan dana Rp 4,5 miliar dan rencananya dibangun selama tiga tahun, mulai 2019 hingga 2021.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Sinar Mas Land Gelontorkan Dana Rp100 Miliar untuk Pembangunan Stasiun KRL Baru di Kawasan BSD City
Sinar Mas Land Gelontorkan Dana Rp100 Miliar untuk Pembangunan Stasiun KRL Baru di Kawasan BSD City

Sinar Mas Land menggelontorkan modal hingga Rp100 miliar di awal pembangunan Stasiun TOD Jatake.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
Puji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah
Puji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah

AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek

Baca Selengkapnya
Pakai Kontraktor Jepang, Proyek MRT Bundaran HI-Kota Harus Selesai Tahun 2029
Pakai Kontraktor Jepang, Proyek MRT Bundaran HI-Kota Harus Selesai Tahun 2029

Ini alasan Pemerintah gandeng kontraktor Jepang selesaikan proyek MRT Jakarta rute Bundaran HI-Kota.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya