PSI Sebut Rapat Bamus Penjadwalan Ulang Interpelasi Formula E Hanya Dihadiri 2 Fraksi
Merdeka.com - Anggota Badan Musyawarah (Bamus) dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan belum ada penjadwalan rapat paripurna interpelasi Formula E. Sebab, hanya ada dua fraksi mengikuti rapat Bamus untuk membahas jadwal ulang pengambilan keputusan interpelasi Formula E.
Dia tidak disebutkan fraksi apa yang menghadiri Bamus saat itu.
"Kemarin kita sudah agendakan lewat koridor Bamus, tapi yang datang hanya 2 fraksi, maka harus diagendakan bamus ulang," ucap Anggara, Senin (11/10).
Wakil Ketua Komisi E itu berujar, apapun keputusan fraksi, menolak atau setuju adanya interpelasi, sebaiknya disampaikan dalam forum resmi seperti interpelasi. Bukan sebaliknya, menolak menghadiri rapat resmi yang sudah menjadi hal dewan.
Anggara menambahkan, interpelasi Formula E tidak semata-mata bertujuan menghentikan acara balap mobil listrik tersebut.
"Jadi sebenarnya interpelasi hak yang sangat amat ringan yang kita gunakan dan jauh dari kata politis karena hasilnya hanya rekomendasi, beda kalau kita mengajukan hak angket," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono memastikan rapat interpelasi Formula E tetap berlanjut. Status rapat saat ini dikatakan masih dalam posisi ditunda.
"Masih (berlanjut). Sampai saat ini, posisi rapat paripurna dalam posisi ditunda," ucap Gembong, Selasa (4/10).
Gembong mengatakan, untuk pelaksanaan lanjutan rapat paripurna interpelasi Formula E masih menunggu penjadwalan oleh Badan Musyawarah (Bamus).
Secara terpisah, anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan penundaan rapat interpelasi Formula E dikarenakan saat ini DPRD memulai pembahasan APBD Perubahan selama satu bulan.
"Selanjutnya ke APBD murni di November," kata Gilbert.
Dengan penjadwalan rangkaian rapat, Gilbert memahami penjadwalan ulang interpelasi Formula E menunggu waktu yang tepat.
Sebelumnya pada Selasa (28/9) rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda interpelasi Formula E ditunda. Rapat tidak kuorum karena hanya dihadiri oleh Fraksi PDIP dan PSI saja.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menunda rapat itu usai perwakilan fraksi maupun anggota menyampaikan pandangannya. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh 32 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Izin sebelum kami putuskan, kami akhiri, kuorumnya di dalam forum ini juga tidak kuorum 50 plus 1, jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan diskors, tapi ditunda," kata Prasetio saat memimpin rapat, di ruang paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9).
Menurut Prasetyo tak masalah rapat tetap dilaksanakan meski jumlah anggota dewan yang hadir tidak kuorum. Ia pun tidak menjelaskan kapan rapat paripurna selanjutnya akan digelar.
"Kan kita minta pandangan juga ke teman-teman, apa sih usulannya. Saya sebagai pimpinan, boleh dong tidak mengambil keputusan hari ini, jadi boleh, enggak ada keputusan hari ini," ucapnya.
Diketahui, rapat paripurna tersebut bakal menentukan akankah DPRD melakukan interpelasi atau tidak. Saat ini, sudah ada 33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI yang menandatangani usulan hak interpelasi. Adapun total jumlah wakil rakyat DKI di Kebon Sirih itu saat ini mencapai 105 orang.
Sementara, tujuh fraksi lain di DPRD yakni Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-PPP, menyatakan menolak untuk hadir dalam rapat paripurna.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI menelusuri lagi sejumlah baliho PSI khususnya di Jakarta Barat berpotensi membahayakan.
Baca SelengkapnyaAnak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca Selengkapnya"Tidakperlu terulang lagi pemberian nilai antar-capres di atas panggung dengan maksud buruk mendagrasi kandidat lain," kata Sekjen PSI
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebelumnya dia kerap mengklarifikasi bahwa dirinya adalah Kaesang bukan Gibran.
Baca SelengkapnyaRaja Juli pun menyindir etika capres nomor urut 1, Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaAlasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan ini berbeda dengan SYL pada pekan lalu.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan berharap semua pihak menunggu hasil penghitungan resmi Pemilu dari KPU.
Baca SelengkapnyaHermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya