Pemprov dan DPRD DKI sepakat APBD 2024 sebesar Rp81,5 triliun.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024 sebesar Rp81.580.775.411.048.
“Dengan selesainya penjelasan eksekutif dan tanggapan anggota Badan Anggaran pada hari ini terkait rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 sebesar Rp81,5 triliun disetujui,” kata Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Selasa (12/9).
Di kesempatan yang sama, Ketua TAPD DKI Jakarta Joko Agus Setyono menjelaskan, angka tersebut didapat dari proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan serta pinjaman daerah untuk mendukung penanganan masalah sampah dengan program refuse derived fuel (RDF) plant.
merdeka.com
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Michael Rolandi Cesnanta Brata menyebut bahwa penyusunan KUA-PPAS tahun 2024 sudah melewati penghitungam perencanaan yang matang dan realistis.
merdeka.com
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan pinjaman daerah dari PT SMI yang akan dipakai untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah RDF Plant.
“Nah pinjaman daerah baik yang jangka menengah maupun jangka panjang sesuai dengan regulasi harus atas persetujuan dewan. Kita masukan bersamaan dengan KUA-PPAS 2024 dan surat persetujuan dewan. Nilai tersebut sudah termasuk pembiayaan RDF Plant yang dapat pinjaman dari PT SMI,” jelas.
Adapun Michael menjelaskan, besaran KUA-PPAS APBD tahun 2024 Rp81,5 triliun itu terdiri dari rancangan proyeksi pendapatan daerah di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp72,3 triliun. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp52,3 triliun, Pendapatan Transfer Rp19,2 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp722,1 miliar.
Kemudian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,2 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,82 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp5,41 triliun.
Sedangkan rancangan belanja daerah sebesar Rp71,8 triliun dengan rincian, Belanja Operasi Rp58,8 triliun, Belanja Modal Rp11,4 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp1,1 triliun, dan Belanja Transfer Rp318,3 miliar.
Kemudian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,7 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp7,9 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp1,8 triliun.
Kemenkop UKM juga menemukan ada dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha.
Baca Selengkapnya
Tiga ular piton besar sekaligus bersarang di plafon rumah warga.
Baca Selengkapnya
Peristiwa robohnya plafon terjadi pada malam hari atau sesudah TSM Makassar tutup.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Panitia berulang kali menegur relawan Ganjar-Mahfud agar tak berteduh di bawah pohon.
Baca Selengkapnya
Tri belum mengetahui pelantikannya sebagai Wali Kota definitif Bekasi.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Mahfud Md juga menggunakan kata "qobul" saat doa di tengah pidatonya ketika dideklarasikan sebagai cawapres.
Baca Selengkapnya
Anang berharap KPU dalam menyelenggarkan Pilpres harus tetap mengedepankan keadilan.
Baca Selengkapnya
Kegiatan ini juga dimaksudkan agar ibu-ibu yang tergabung dalam organ relawan bisa hidup sehat dan menyambut Pemilu 2024 dengan riang gembira.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi