PDIP ungkap cara Ahok atasi masalah kenakalan remaja di Jakarta

Merdeka.com - Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) menjadi salah satu program kebanggaan bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Saat ini, Ahok-Djarot telah membangun 196 RPTRA yang sudah berfungsi. Ditargetkan akan dibangun lagi 200 RPTRA dalam 5 tahun ke depan.

Salah satu Timses Ahok-Djarot Eva Kusuma Sundari, mengungkapkan, RPTRA mempunyai peran vital dalam memfasilitasi tersedianya ruang-ruang bagi keluarga untuk berinteraksi, berkomunikasi dan memperkuat hubungan emosional. Hal inilah yang menurutnya, menjadi inti yang kuat sebagai bagian dari anggota masyarakat.

"RPTRA bukan sekadar bangunan bagus, modern atau sophisticated, tapi lebih merupakan ruang dimana keluarga bisa ketemu, punya waktu dan sama-sama menguatkan komunikasi di antara mereka. Karena bisa dibayangkan, anak bapak bisa main-main bersama itukan, emosinya tidak seperti di rumah dan ini menurutku (bukti bahwa) Ahok itu pro kepada nilai-nilai keluarga. Yang ia tahu bahwa inti masyarakat di keluarga," ujar Eva dalam pesan singkat, Selasa (14/3).

Ditargetkan pada tahun 2017, sebanyak 300 RPTRA telah terbangun di seluruh Jakarta. Yang paling fonemenal adalah RPTRA Kalijodo. Kalijodo dulu dikenal sebagai sarang prostitusi yang sudah lama keberadaanya. Dalam proses perjalanannya, Ahok membongkar tempat mesum tersebut. Meski sempat terjadi perlawanan, Pemprov DKI Jakarta dibantu Polri berhasil membongkar tempat tersebut.

Politikus PDIP ini menambahkan, jika terjalin komunikasi yang baik dalam ruang-ruang tersebut, akan menjadi modal terbentuknya pertahanan kuat di tingkat keluarga untuk menghadapi berbagai ancaman penyakit sosial seperti peredaran narkoba dan penyalahgunaan miras. Eva mencontohkan, di Eropa, minuman keras menjadi biang kerok tingginya angka kehamilan pada remaja. RPTRA diyakini mampu mengurangi persoalan kenakalan remaja yang marak terjadi saat ini.

"Setelah ditelusuri, terjerumusnya remaja di sana pada hal-hal negatif tersebut adalah akibat tak berjalannya komunikasi yang baik dalam keluarga sehingga mekanisme saling menjaga, saling menguatkan, melindungi dan mengingatkan tidak ada," tutur Eva.

Ahok resmikan RPTRA Semper ©2016 Merdeka.com

Lebih jauh, Eva menjelaskan, RPTRA juga penting sebagai alat kohesi komunitas dan diyakini dapat membentuk komunitas masyarakat yang lebih partisipatif dan demokratis yang ditandai dengan meleburnya berbagai komunitas antar golongan, antar agama dan antar status sosial.

"Ini sumbangan terbesar (Ahok-Djarot) bagi problem masyarakat global saat ini dimana kecendrungan ekslusifitasnya itu kuat. Misalnya, melalui ekstrimisme, radikalisme, tapi (itu semua) dipotong sama Ahok sehingga ibu-ibu bisa kumpul melalukan kegiatan bersama, tidak terpisah-pisah menurut primordialnya," tegasnya.

Pemprov DKI pun menjamin tidak akan ada warga yang dirugikan karena dalam pembelian lahan Pemprov menggunakan sistem partisipatif. Warga yang berminat menjual lahan dan rumahnya untuk dibangun RPTRA bisa langsung melapor kepada Pemprov.

Ke depan, Eva Sundari berharap, ada pelembagaan RPTRA dengan kepolisian dalam praktik pengamanan masyarakat atau Community Policing yang kini telah banyak diterapkan di luar negeri.

Artinya, masyarakat dilibatkan bersama untuk merespon aksi kriminalitas termasuk kejahatan seksual yang kerap mengintai anak dan perempuan. Masyarat bersama kepolisian akan sama-sama membangun strategi untuk mencegah dan menekan aksi kriminalitas di lingkungannya masing-masing.

"Scandinavia itu kan ngomongnya Consesus Based Society. Kenapa mereka maju? HDI (Human Development Index) nya tinggi? Karena masyarakatnya yang kuat," pungkasnya.