Ahok ancam pecat PNS DKI yang tak mau lapor harta ke KPK

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) malu melihat kelakuan sejumlah anak buahnya yang terlibat kasus korupsi. Mencegah perbuatan korup semakin mengakar, dia berencana membuat aturan yang mewajibkan pejabat eselon IV untuk melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan ini sudah diinstruksikan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah untuk diteruskan ke seluruh bawahannya.

"Tadi saya minta pada Sekda, agar pejabat eselon IV melaporkan LHKPN kepada KPK," ujarnya di Hotel Century Park, Jakarta Selatan, Kamis (30/10).

Dia menemui KPK untuk merealisasikan niatannya ini. Pertemuan itu untuk mendiskusikan cara agar pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta dipastikan bersih sebelum ditempatkan pada posisi struktural. Selain KPK, Ahok berencana bertemu dengan Indonesian Corruption Watch (ICW).

"Kalau enggak mau lapor (harta kekayaan), pecat saja. Kami ingin men-survei gaya hidup pejabat DKI, kalau kepalanya lurus ya bawahnya enggak berani untuk enggak lurus, itu kesimpulan saya," jelas Ahok.

Aturan ini rencananya mulai diterapkan tahun 2015 kepada seluruh pejabat PNS dari hasil lelang jabatan yang dilantik besar-besaran pada Desember mendatang.

"Termasuk NPWP untuk pajaknya, semua (wajib dilaporkan), kami tekankan mulai tahun depan," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini.