Merdeka.com - Serangkaian video memperlihatkan seorang menteri Malaysia sedang berhubungan seksual dengan seorang politikus pria beredar viral di Malaysia. Sejumlah kalangan membandingkan kasus ini dengan rumor sodomi yang pernah dialami tokoh pro-demokrasi Anwar Ibrahim.

Dikutip dari laman South China Morning Post, Kamis (13/6), Muhammad Haziq Abdul Aziz, anggota partai Pakatan Keadilan Rakyat (PKR), partainya Anwar Ibrahim, Rabu lalu mengaku dia adalah pria muda di dalam video itu dan dia mengatakan menteri dalam video itu tidak layak mendapat posisi dalam pemerintahan.

Dalam video di Facebook, Haziq, yang juga menjadi sekretaris pribadi sejumlah menteri mengatakan video itu diambil tanpa seizin dirinya pada 11 Mei di Negara Bagian Sabah di dalam kamar hotel tempat si menteri menginap.

"Saya menyerukan MACC (Komisi Anti Korupsi Malaysia) menyelidiki menteri atas kasus korupsi. Dia bukan sosok yang layak untuk jadi pemimpin," kata Haziq kepada pasangan bermain seksnya itu. Menurut Haziq menteri itu juga adalah anggota PKR.

Dalam pernyataannya, sekretaris jenderal PKR, Saifuddin Nasution mengatakan partainya menolak segala bentuk permainan politik kotor.

"Gaya dan cara semacam ini tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa," kata Saifuddin seraya menyerukan warga untuk tidak menyebarkan video itu.

Sayap kepemudaan PKR juga dua hari lalu mengeluarkan pernyataan agar Haziq diberi sanksi.

Kasus skandal video homoseks ini membuat orang mengingat kembali apa yang pernah dialami Anwar Ibrahim, ketua PKR. Pada 1998 Anwar dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri oleh Mahathir Mohamad atas dugaan sodomi dan korupsi hingga membuat dia mendekam di penjara.

Pada saat menjadi oposisi pada 2010 Anwar kembali didakwa atas kasus sodomi dan itu menghalangi dia meraih dukungan politik.

Mei lalu Anwar mendapat grasi dari kerajaan dan dia dibebaskan setelah koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir, 93 tahun, menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya.

Anwar diplot akan menjadi perdana menteri Malaysia berikutnya karena Mahathir berjanji dia hanya akan menjabat selama dua tahun.

Pengamat politik Awang Azman Awang Pawi dari Univeristas Institut Malaya mengatakan, serangan terhadap reputasi sang menteri memperlihatkan kultur politik yang memfitnah lewat video yang muncul pada periode pertama Mahathir sebagai perdana menteri kini datang lagi.

"Warisan ini berdampak buruk bagi politik. In memperlihatkan kultur politik yang tidak sehat dan belum dewasa. Kasus ini juga menunjukkan kepada rakyat, retorika soal reformasi institusi hanya lip service belaka," kata dia.

Azman menambahkan, kasus video ini menandakan dinamika internal PKR cukup bergejolak.

PKR saat ini menjadi koalisi terbesar di parlemen dan sejak Mei lalu menjadi ajang persaingan antara dua kubu: mereka yang mendukung Anwar dan satu lagi yang mendukung sang menteri dalam video yang diyakini didukung oleh Mahathir.

Awal pekan ini, bekas anggota PKR, Latheefa Koya--salah satu pengkritik Anwar di PKR dan sekutu dari sang menteri dalam video--diangkat menjadi ketua Komisi AntiKorupsi Malaysia oleh Mahathir. Pengangkatan Latheefa ini dipandang sebagai strategi untuk mengawasi Anwar.