Merdeka.com - China menegaskan kembali janjinya untuk mencapai reunifikasi damai dengan Taiwan dan mengadopsi "satu negara, dua sistem" sebagai prinsip panduan sebagaimana yang diterapkan di Hong Kong. Beijing memuji implementasi sistem tersebut di Hong Kong yang disebutnya sebuah "keberhasilan yang gemilang".

Sebuah makalah berjudul "Pertanyaan Taiwan dan Reunifikasi China di Era Baru" yang diterbitkan Kantor Urusan dan Kantor Informasi Dewan Negara Taiwan pada Rabu, menuduh kekuatan politik di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu salah mengartikan dan mendistorsi prinsip tersebut.

"Partai Progresif Demokratik dan pihak berwenang di bawah kepemimpinannya telah melakukan segala kemungkinan untuk menargetkan prinsip tersebut dengan kritik tak berdasar, dan ini telah menyebabkan kesalahpahaman tentang tujuannya di beberapa tempat di Taiwan," jelas makalah tersebut merujuk pada partai yang berkuasa di Taiwan, dikutip dari South China Morning Post, Kamis (11/8).

"Faktanya adalah sejak Hong Kong dan Makau kembali ke tanah air dan dimasukkan kembali ke dalam pemerintahan nasional, praktik satu negara, dua sistem telah sukses besar."

Pemimpin Hong Kong, John Lee Ka-chiu dan pejabat tinggi mendukung apa yang tertulis dalam dokumen tersebut. John menyambut baik langkah Beijing untuk mencapai reunifikasi, mengatakan penerapan prinsip panduan yang akurat akan menciptakan "ruang pembangunan tak terbatas" untuk Hong Kong.

Dokumen itu dirilis di tengah ketegangan yang memanas di Selat Taiwan, ketika China melakukan latihan militer baru di dekat pulau itu setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi.

Dalam salah satu dari lima bab yang merinci kebijakan Beijing tentang reunifikasi dengan Taiwan, "satu negara, dua sistem" digambarkan sebagai "pendekatan terbaik" dan "prinsip dasar".

Dokumen itu mengatakan Beijing akan terus mengeksplorasi solusi "dua sistem" dengan pertimbangan penuh terhadap realitas di Taiwan dan mengakomodasi "kepentingan dan sentimen" masyarakat Taiwan.

Setelah reunifikasi, negara-negara asing dapat terus mengembangkan hubungan ekonomi dan budaya dengan Taiwan dan, dengan persetujuan Beijing, akan diizinkan untuk mendirikan konsulat atau lembaga resmi lainnya di sana. Organisasi dan badan internasional juga bisa mendirikan kantor di sana.

Gagasan "satu negara, dua sistem" muncul pada 1979 dari mantan pemimpin tertinggi Deng Xiaoping sebagai solusi untuk memungkinkan Taiwan mempertahankan sistem ekonomi dan sosialnya dengan imbalan mengakuinya sebagai bagian dari China. Namun Taiwan menolak usulan tersebut.

Prinsip ini berlaku di Hong Kong sejak kota itu diserahkan Inggris ke pemerintahan China pada tahun 1997. Prinsip ini berlaku di Makau sejak 1999 setelah diserahkan Portugis.