Bagi Indonesia, Yerusalem Timur ibu kota sah Palestina

Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 6-7 Maret di Jakarta. Kementerian Luar Negeri, sebagai empunya hajat, berupaya mengarahkan fokus delegasi 56 negara yang datang membahas satu topik lebih mendalam: Status Kota Suci Yerusalem.

Kota suci bagi tiga agama itulah yang menjadi salah satu pemicu utama perselisihan Israel-Palestina, merembet pada ketidakstabilan kawasan Timur Tengah. Setahun terakhir, bentrok berkali-kali terjadi di kawasan Masjid al-Aqsa, lantaran tentara Israel membatasi akses umat muslim Palestina beribadah.

Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menegaskan isu lain dunia Islam kemungkinan akan minggir terlebih dulu selama KTT luar biasa di Jakarta. Ada enam poin menyangkut status Palestina di Yerusalem Timur, yang secara de facto diduduki Israel, akan dibahas mendalam seluruh peserta KTT OKI.

Keenam poin itu adalah soal perbatasan, pengungsi, status kota Jerusalem, pemukiman ilegal Israel, serta kemanan dan air.

Menlu Retno memastikan dukungan nyata yang digalang bersama OKI akan lebih konkret bagi rakyat Palestina. Salah satunya menegaskan pengakuan Indonesia bahwa Yerusalem Timur adalah ibu kota sah bagi negara Palestina.

Pembangun rumah warga Israel secara ilegal di Yerusalem (c) AFP

Selama ini Israel mengklaim nyaris seluruh bagian kota Yerusalem sebagai ibu kotanya. Sebaliknya, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah juga mengklaim siap membangun ibu kota di Yerusalem Timur, setelah pengakuan mutlak dari dunia internasional diperoleh.

Sikap normatif komunitas internasional selama ini menetapkan tidak boleh ada negara mengklaim kepemilikan atas Yerusalem. Tapi Israel tetap aktif membangun pemukiman di Yerusalem dan Tepi Barat, serta mengelola imigrasi keluar masuk kota suci itu sejak memenangkan Perang Enam Hari pada 1967.

Tekanan internasional yang kurang kuat terhadap Israel, termasuk dari OKI, menurut Retno membuat kisruh Yerusalem berlarut-larut.

"Masalahnya ada di impelementasi resolusi PBB," kata menteri perempuan yang lahir pada 27 November 1962 ini.

Berikut petikan wawancara khusus Menlu Retno dengan reporter merdeka.com Ardyan M. Erlangga dan Marcheilla Ariesta P.H, pada Kamis (3/3) di ruang kerjanya:

Apa situasi terkini Yerusalem Timur yang mendesak dibahas oleh OKI?

Kondisi di Yerusalem Timur semakin menurun, semakin memprihatinkan. Dari aspek penduduk saja, tinggal 36,8 persen penduduk Yerusalem Timur adalah orang Palestina. Akses pendidikan hanya 41 persen. Lalu 75 persen penduduk Palestina hidup di bawah garis kemiskinan. Itu belum kita bicara akses untuk melakukan ritual agama, dan sebagainya.

Jadi harus ada suatu hal yang kita lakukan untuk membuat hak-hak warga Palestina terlindungi di Yerusalem.

Apa posisi Indonesia terhadap status Palestina di Yerusalem Timur?

Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina. Kita sudah sampaikan core issue lainnya mengenai masalah pengungsi, mengenai pemukiman, keamanan, akses air. Tapi dua isu utama adalah perbatasan dan status Yerusalem. Semua itu sudah jelas, sekarang tinggal niat dan kemauan politik untuk mengimplementasikan.

Political will perlu dukungan sebanyak mungkin negara agar Israel menjalankan political will itu.

Warga Palestina panjat tembok pembatas Yerusalem (c) AFP PHOTO

Jika status Yerusalem jelas, mengapa kekerasan dan pendudukan Israel terus mewarnai kota itu?

Semuanya sudah jelas, tapi masalahnya kan ada di impelentasi. Perbatasan kan secara internasional sudah disepakati. Perbatasan antara Israel dan Palestina adalah perbatasan yang disepakati sebelum (Perang Enam Hari) 1967.

Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru wilayah Palestina semakin lama semakin kecil. Makin bolong-bolong, terdesak-terdesak.

Andaikata semua negara dapat memberikan pressure yang sama kepada Israel untuk menjalankan semua resolusi PBB, sebenarnya gampang ya.

Kemerdekaan Palestina jadi fokus Presiden Jokowi. Terobosan apa lagi yang dilakukan pemerintah melalui KTT OKI luar biasa?

Indonesia terus melakukan penggalangan dukungan bagi Palestina, tak hanya di OKI ini. Tapi contohnya juga di Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika tahun lalu. Saat itu kita bawakan wujud dukungan bagi Palestina dalam bentuk deklarasi.

Kita juga melakukan hal yang sama setiap kita bertemu negara-negara yang belum mendeklarasikan dukungan bagi Palestina. Kita selalu membawa isu Palestina.

Di ASEAN, soal Palestina kita terus utarakan. Dalam KTT ASEAN-AS kemarin juga kita terus bawakan. Kita konsisten bawa isu Palestina kita bawakan termasuk di Asia Timur.

Terobosan konkret apa dari KTT OKI kali ini terhadap isu Yerusalem Timur?

Misalnya kampanye untuk memberi bantuan keuangan. Itu nanti bentuknya seperti apa, akan kita lihat. Tapi ada kebutuhan kita untuk menghasilkan financial system dengan OKI.

Lantas ada kebutuhan sangat mendasar bagi OKI untuk terlibat capacity building warga Palestina. Ini bisa lebih konkret.

Seberapa yakin pemerintah RI paket bantuan itu bisa disepakati dalam KTT OKI?

Tentu semua gagasan ini masih terikat pada perkembangan negosiasi antar negara OKI. Semuanya masih bayangan yang mulai tanggal 6 akan dinegosiasikan. Sehingga tanggal 7 semua wakil kepala negara bisa menyetujui. Di akhir KTT pasti bentuk bantuan bisa lebih konkret.

Kalau ditanya sekarang, saya masih belum bisa tahu seperti apa format konkretnya, karena belum dinegosiasikan.

Tentu, tidak mungkin dengan menggelar KTT ini, besok paginya isu Palestina sudah selesai. Tapi ini dalam rangka proses mendukung Palestina. Kalau tidak, kita akan mandeg.