Wiranto

Wiranto tidak membantah tegas soal dirinya akan bergabung ke PAN.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, banyak purnawirawan yang ingin bergabung ke partai politik naungannya tersebut. Bahkan, katanya, hampir ada pensiunan TNI/Polri bintang 4 yang bergabung dengan PAN.

Eddy mengatakan, pengumuman Wiranto bergabung PAN akan diumumkan saat Rakornas di Semarang pada 26-28 Februari mendatang. Pengumuman Wiranto dibarengi dengan nama-nama yang merapat dengan PAN.

Kabar terkait hengkang-nya Wiranto dari Partai Hanura ke PAN dilontarkan oleh politikus Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir pada Kamis (16/2) lalu.

Inas mengatakan, sebuah keuntungan bagi PAN memiliki Wiranto. Menurutnya, keberadaan eks Menko Polhukam itu akan menambah kekuatan PAN.

Salah satu persoalan bangsa, yaitu sistem demokrasi di Indonesia pasca-reformasi.

Marzuki pun menepis bahwa dalam pertemuan itu, Wiranto melarang mereka. Justru kata dia, mereka berdebat.

Dia menuturkan harus ada majority dalam MPR yang setuju bahwa perubahan di UUD 1945 mengenai jabatan Presiden (Penundaan Pemilu 2024). Wiranto pun meminta BEM Nusantara berpikir rasional.

Walaupun begitu ada beberapa permasalahan teknis tetapi tidak dibicarakan dalam Kantor Wantimpres. Dia pun mengakui terkait aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti kepada kementerian terkait.

Dia khawatir jika tidak ditangani dengan baik, bonus demografi tersebut malah akan menambah beban perekonomian Indonesia. "Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan (tenaga kerja)," kata Wiranto.

Proses sosialisasi dinilai penting untuk menghindari respons negatif di waktu yang akan datang.

Wantimpres juga meminta landasan hukum perpindahan IKN yang disiapkan harus mempertimbangkan banyak aspek dan disosialisasikan kepada masyarakat guna menghindari adanya respons negatif.

Wiranto meminta Bambang mengembalikan utang sebesar SGD 2.310.000 dan bunga Rp11 miliar.

Pemerintah memastikan kegiatan yang dilaksanakan ormas HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Indonesia melakukan kampanye larangan mudik dengan menyanyikan lagu berjudul 'Ra Mudik Ra Popo'. Mulai dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto hingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut berpartisipasi menyanyikan lagu tersebut.

"Kami baru sebulan. Enggak ada target (kapan menyampaikan LHKPN), pokoknya sampai target, sampai kesempatan itu kita pasti masukkan," ujar Wiranto.

"Kan sekarang itu sudah ada proses peradilan, kita tidak bisa mencampuri urusan peradilan," kata Wiranto.

"Kepolisian RI juga melakukan berbagai upaya pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya yang antara lain dikembangkan oleh Polres Malang Kota yaitu dengan aplikasi Panic Botton on hand," jelas dia.

2019 menjadi tahun sibuk dan panas bila dilihat dari kacamata politik. Bagaimana tidak, tahun ini berlangsung Pemilu serentak yang disebut-sebut terbesar dan terumit di dunia versi lembaga kajian Australia, Lowy Institute.

Aksi terorisme masih menghantui tanah air sepanjang tahun 2019. Rentetan serangan teroris itu tercatat memakan korban mulai aparat hingga pejabat negara.