Wapres JK: Pengusaha Tambang Harus Lakukan Reklamasi
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas terkait penanganan lahan bekas tambang bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Dalam rapat tersebut Wapres JK mengimbau pengusaha tambang melakukan reklamasi terhadap lahan yang telah ditambang. Hal tersebut tertulis pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
"Setelah eks lahan tambang harus dibikin reklamasi. Itu kan undang-undang," kata Wapres JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (23/7).
Jika tidak dilakukan reklamasi, maka berpotensi menimbulkan terjadinya banjir yang akan berdampak pada rakyat kecil. Pengusaha yang tidak melakukan kegiatan reklamasi, nantinya bakal dikenakan sanksi.
"Contoh di Kaltim setidak-setidaknya puluhan anak atau orang dewasa meninggal di bekas genangan galian itu. Nah, itu kan akan bertambah terus kalau tidak direklamasi akan rusak lingkungan," jelasnya.
Sebelumnya diketahui Kementerian Lingkungan Hidup Mengancam pengusaha tambang yang tidak melakukan reklamasi dan rehabilitasi DAS akan dicabut atau tidak diperpanjang izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki oleh para pengusaha tersebut.
Sigit Hardwinarto, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK mengatakan terkait perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan para pengusaha harus memenuhi syarat evaluasi pemenuhan kewajiban IPPKH yang akan dinilai oleh Provinsi.
"Setelah dievaluasi kemudian ditemukan kekurangan dari pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan maka pertama akan kami tegur pengusaha tambangnya, kalau (tetap tidak dipenuhi) nanti bisa dicabut izin pinjam pakai kawasan hutannya," jelas Sigit.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur
Pabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak
Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaJK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaJelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca Selengkapnya