Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah sedang mendata total kerusakan infrastruktur dan rumah penduduk pasca gempa dan tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu di Sulawesi Tengah. Hal ini dibutuhkan untuk mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi.

Setelah didata akan dibicarakan bersama Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) dalam rangka pencairan pinjaman sebesar USD 500 juta. "Karena lagi didata semua rumah yang rusak beberapa, infrastruktur berapa, baru kita bicarakan dengan ADB, WB," ujarnya di Hotel Laguna, Bali, Sabtu (13/10).

Wapres JK melanjutkan, pendataan kerusakan ini diperlukan agar dana yang dicairkan nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dia menegaskan, pemerintah tidak akan sembarangan dalam menggunakan pinjaman tersebut.

"Lagi dihitung jumlah sebenarnya apa yang harus dibangun. Lagi dihitung. Lagi didata. Kita tidak bisa bicara sembarang," tandasnya.

Diketahui, Asian Development Bank (ADB) menyiapkan dana sebesar USD 500 juta guna membantu rehabilitasi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. ADB juga siap memberi pembiayaan tambahan sekitar USD 500 juta melalui pinjaman proyek untuk mendukung rekonstruksi infrastruktur vital.

Presiden ADB, Takehiko Nakao mengikrarkan bantuan darurat senilai hingga USD 1 miliar tersebut saat bertemu Presiden Joko Widodo di sela-sela Annual Meetings IMF-World Bank Group (WBG) 2018, di Nusa Dua, Bali.

Diketahui, bantuan darurat USD 1 miliar tersebut di luar program pinjaman reguler ADB bagi Indonesia yang rata-rata mencapai USD 2 miliar setiap tahunnya.

Pinjaman bantuan darurat ADB akan disiapkan dengan berkoordinasi dengan pemerintah, masyarakat yang terdampak, dan para pemangku kepentingan lainnya, serta diproses secara cepat untuk dapat segera disetujui Dewan Direktur ADB.

Pinjaman tersebut akan memiliki ketentuan khusus berupa masa tenggang 8 tahun dan masa pembayaran kembali selama 32 tahun, lebih lama daripada biasanya. ADB juga akan memberi bantuan teknis guna mendukung kajian kebutuhan kerusakan yang dipimpin pemerintah, dan juga perencanaan pemulihan dan rekonstruksi.