UU Cipta Kerja Diprotes Hilangkan Sanksi dan Denda Pengusaha Bahayakan Lingkungan

Selasa, 6 Oktober 2020 20:49 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
UU Cipta Kerja Diprotes Hilangkan Sanksi dan Denda Pengusaha Bahayakan Lingkungan Petugas Padamkan Kebakaran Hutan AS. ©2020 REUTERS

Merdeka.com - Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta, menilai pemberlakuan sanksi dan denda bagi pelaku usaha yang membahayakan lingkungan harus tetap ada dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Felippa menyayangkan relaksasi persyaratan lingkungan yang dicabut dari UU.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah dapat meninjau ulang persyaratan lingkungan yang dihilangkan dari UU Cipta Kerja dan akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. "Penghapusan denda dan sanksi perlu ditinjau ulang oleh pemerintah mempertimbangkan dampak dari kerusakan lingkungan terhadap masyarakat," kata Felippa seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut dia, dihilangkannya sanksi dan denda akan semakin meminimalisasi kehadiran pemerintah dalam upaya menjaga kelangsungan lahan. Setidaknya, ada acuan dari pemerintah yang dapat dilihat oleh para pelaku usaha untuk berhati-hati dalam mengelola lahan.

Dia meminta upaya pemerintah dapat memastikan masuknya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) tidak serta merta menghilangkan kewajiban para investor untuk menjaga kelangsungan lingkungan. Khususnya pada investasi sektor pertanian, keberadaan lahan sangat penting untuk memastikan kelangsungan sektor pertanian itu sendiri.

Baca Selanjutnya: Rekomendasi untuk Pemerintah...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini