Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut adanya indikasi korupsi pada PT Pos Indonesia terhadap laporan keuangan tahun 2016 lalu. Untuk itu, dia turut menyuarakan agar mengganti Direksi perusahaan berplat merah tersebut.

"Setelah ada #2019GantiPresedin sempat ramai di media sosial kini sudah ada hastag (#)2019 ganti direksi itu sudah bagus dan saya mendukung tetapi pada dasarnya seluruh rakyat harus digerakkan karena pos milik rakyat," kata Said di Jakarta, Rabu (18/4).

Dari data yang dimilikinya, pendapatan perusahaan milik negara tersebut sebesar Rp 4,45 triliun. Sedangkan biaya oprasional mencapai Rp 4,25 triliun dan laba yang diterima sekitar Rp 200 miliar. Laba tersebut menurutnya tidak sepenuhnya hasil perusahaan tetapi dari penjualan aset.

"Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengendus adanya upaya merekayasa pembukuan sehingga seakan-akan mengalami keuntungan dengan cara penjualan asset berupa saham di bank Mantap. Di mana dari jumlah tersebut sebesar Rp 200 miliar dimasukkan sebagai pendapatan. Padahal semestinya seluruh penjualan aset saham tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan yang menjadi keuntungan," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), Henri Joni magatakan, akan menyerahkan persoalan ini ke ranah hukum. Sebab, selama ini audiensi yang dilakukan pihaknya dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjalan alot.

"Kita yang meminta untuk audiensi ke kementerian kira-kira tiga minggu lalu perosoalan yang kita sampaikan kondisi tata kelola perusahaan kemudian kasus yang menonjol waktu itu kan adalah PHK sepihak itu yang kemudian kita sampaikan pada pertmuan itu kita sudah sampaikan secara gamblang sudah disampaikan. Tapi belum direspon. Sehingga apa yang menjadi persoalan ini belom tersampaikan. Serikat pekerja mendukung sepenuhnya, pada intinya kita menyerahkan persoalan ini ke hukum," kata dia.

Sementara itu Praktisi Hukum, Heri Firmansyah mengungkapkan persoalan yang terjadi pada PT Pos Indonesia saat ini tidak bisa hanya sekedar melaporkan. Terlebih secara bersama-sama serikat pekerja juga harus mengawal kasus ini.

"Tapi kita lihat persoalan itu sejauah mana dan kita kawal. Kalau ini dikawal tuntas jadi pelajaran bersama. Perlu banyak penajaman dari hulu sampai hilir tidak bisa berharap dari depan saja. Ke depan bagaimana membangun ini lebih baik tidak perlu memunculkan hal-hal ini lagi," tandasnya.