Merdeka.com - Meski telah mencabut moratorium atau penghentian sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah tidak akan membuka lowongan secara besar-besaran.
Kebijakan ini sebagai bentuk menjaga sekaligus mengendalikan belanja pegawai agar tidak menggelembung. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyebutkan, hanya 60.000 orang pendaftar yang akan diterima menjadi calon PNS. "30.000 di daerah, 20.000 di pusat," ujarnya saat ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (20/2).
Dia menyebutkan, jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan tiap instansi. Melonjaknya jumlah PNS memberatkan anggaran negara. "Belanja pegawai harus dikurangi. Saat ini itu berlebihan," katanya.
Pemerintah, lanjutnya, telah membuat sejumlah rencana aksi untuk menekan anggaran belanja pegawai. Salah satunya adalah efisiensi penggunaan fasilitas kedinasan dan standarisasi sarana dan prasarana kerja.
"Serta pendayagunaan fasilitas yang ada dan efisiensi perjalanan dinas," ucapnya.
Seperti diketahui, beberapa kementerian/lembaga telah membuka pengumuman membuka kesempatan publik untuk mendaftarkan diri menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Beberapa kementerian/lembaga tersebut antara lain adalah:
1. badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang membuka lowongan untuk beberapa posisi termasuk geofisika, meteorologi untuk lulusan S1, S2 maupun D1 dan D3.
2. Kementerian Luar Negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri telah membuka kesempatan kepada 60 orang CPNS untuk posisi Pejabat Diplomatik dan konsuler untuk jenjang pendidikan S1, S3, maupun S3. Selain itu, Kemenlu juga membuka lowongan untuk 40 posisi penata keuangan dan kerumahtanggaan perwakilan untuk S1. Serta membutuhkan 20 orang lulusan D3 untuk dijadikan Petugas Komunikasi.
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahun ini Kemenkum HAM membuka peluang PNS untuk strata 1 dan SLTA. Beberapa posisi diperuntukkan untuk petugas pemeriksa dokumen imigrasi.
4. Kementerian Keuangan. Kementerian yang dipimpin oleh Agus Martowardojo ini membuka peluang untuk 700 calon PNS tahun ini untuk Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Beberapa kualifikasi yang dibutuhkan antara lain adalah S1, Diploma III Pelayaran, Diploma III Umum, SMK Pelayaran, dan SMK Umum.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPPN). Lembaga ini tahun ini hanya membuka peluang untuk 15 posisi saja.
[noe]Pabrik Wajib Beli Gula dari Petani Tebu Minimal Rp 11.500 per Kg
Sekitar 3 Jam yang laluBank Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022 Didorong Konsumsi dan Investasi
Sekitar 4 Jam yang laluJalur Proyek KA Maros-Barru Sulsel Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022
Sekitar 5 Jam yang laluMenteri Bahlil Siap Fasilitasi Perluasan Investasi Nestle di Indonesia
Sekitar 6 Jam yang laluTiga Jurus Bank Indonesia Bangkitkan UMKM Pasca Pandemi Covid-19
Sekitar 7 Jam yang laluBI Tidak Ingin UMKM Indonesia Hanya Jago Kandang
Sekitar 8 Jam yang laluMenhub Budi Resmikan Rumah Sakit Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Sekitar 9 Jam yang laluMenko Airlangga Kenang Buya Syafii: Sosok Berintegritas yang Selalu Menginspirasi
Sekitar 10 Jam yang laluBank Indonesia Perkirakan Inflasi Mei 0,35 Persen, Didorong Harga Bawang Merah
Sekitar 11 Jam yang laluDukung Ekosistem Pasar Modal Indonesia, BRI Perkuat Layanan Digital Saving
Sekitar 12 Jam yang laluMenko Luhut Tolak Disebut Menteri Segala Macam Urusan
Sekitar 12 Jam yang laluBerlaku Hari Ini, Berikut Panduan Lengkap Naik KRL Usai Pembenahan Stasiun Manggarai
Sekitar 15 Jam yang laluBI Bentuk Gugus Tugas Nasional Tangani Kerja Sama Mata Uang Lokal
Sekitar 1 Hari yang laluDukung Ekonomi, Pemerintah akan Tingkatkan Talenta Digital RI
Sekitar 1 Hari yang laluBicara Reshuffle, Sekjen PDIP Sindir Minyak Goreng Langka & Ekonomi Lambat
Sekitar 3 Jam yang laluAnggota DPR Pertanyakan Rencana Menko Luhut Audit Lahan dan Konsesi Sawit
Sekitar 4 Jam yang laluKejagung Targetkan Berkas Kasus Mafia Minyak Goreng Rampung Bulan Depan
Sekitar 9 Jam yang laluKasad Perintahkan Seluruh Pangdam Pantau Ketersediaan dan Harga Minyak Goreng
Sekitar 12 Jam yang laluJokowi: Inflasi Terkendali Karena Pemerintah Tahan Harga BBM dan Listrik
Sekitar 4 Hari yang laluJokowi: Harga BBM di Singapura Rp32.400 per Liter, Kita Pertalite Masih Rp7.650
Sekitar 4 Hari yang laluJokowi Soal Harga BBM: Subsidi APBN Gede Sekali, Tahan Sampai Kapan?
Sekitar 1 Minggu yang laluDemo di Patung Kuda, Buruh dan Mahasiswa Bawa Empat Tuntutan Ini
Sekitar 1 Minggu yang laluPresiden Ukraina Peringatkan Dunia Terancam Krisis Pangan karena Perang
Sekitar 1 Hari yang laluMantan Tentara AL Korsel Mengaku Ikut Berperang di Ukraina dan Ingin Balik Lagi
Sekitar 1 Hari yang laluAS Siap Kirimkan Roket Jarak Jauh ke Ukraina yang Bisa Jangkau Wilayah Rusia
Sekitar 1 Hari yang laluAfrika Disebut Turut Jadi Korban Perang Rusia-Ukraina
Sekitar 2 Hari yang laluData Covid Hari Ini 28 Mei 2022: Kasus Positif Bertambah 279, Kematian 8 Orang
Sekitar 2 Jam yang laluTiga Jurus Bank Indonesia Bangkitkan UMKM Pasca Pandemi Covid-19
Sekitar 7 Jam yang laluPPKM Level 1 DKI, Tempat Hiburan Malam Kapasitas 100 Persen, Tutup Pukul 2 Pagi
Sekitar 1 Hari yang laluTurun 50 Persen, Santunan Kecelakaan Jasa Raharja Capai Rp44 M di Musim Mudik Lebaran
Sekitar 3 Hari yang laluEvaluasi Mudik Lebaran, Jokowi Minta Rekayasa Lalu Lintas Diperbaiki
Sekitar 3 Hari yang laluPer 10 Mei, KAI Tolak Berangkatkan 707 Penumpang Terkait Covid-19
Sekitar 2 Minggu yang laluFrekuensi Belanja Masyarakat Meningkat Tajam di Ramadan 2022
Sekitar 2 Minggu yang laluAdvertisement
Advertisement
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami