Merdeka.com - Pengamat Penerbangan, Alvin Lie menegaskan tidak ada aturan baku yang melarang pramugari mengenakan jilbab atau kerudung saat bertugas di kabin. Menurutnya, penggunaan jilbab sangat diperbolehkan sepanjang desainnya benar dan tidak mengganggu ketika terjadi keadaan darurat.

"Seragam awak kabin berjilbab tidak mengganggu keselamatan penerbangan sejauh desainnya benar, mudah dilepas dalam kondisi darurat," kata Alvin saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (6/2).

Alvin menjelaskan, saat ini banyak pramugari di berbagai maskapai yang bertugas mengenakan jilbab. Utamanya bagi pramugari yang bertugas di rute penerbangan umrah dan haji. Bahkan dalam hal ini penggunaan jilbab diwajibkan.

Tak hanya itu, di maskapai penerbangan asal Timur Tengah mayoritas para pramugari menggunakan jilbab. "Di setiap airlines ada pramugari berjilbab. Dalam rute umrah dan haji justru wajib berjilbab," kata Alvin.

Menurutnya, penggunaan jilbab bagi pramugari juga tidak sembarangan. Bahan yang digunakan untuk menutupi aurat di kepalanya menggunakan bahan khusus. Bahannya tidak mudah terbakar namun tetap nyaman saat dipakai bertugas.

"Bahan yang tidak mudah terbakar, nyaman dipakai, mudah dilepas ketika terjadi kondisi darurat," kata Alvin.

Sebelumnya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia mendapat masukan dari komisi VI DPR RI agar merevisi aturan seragam awak kabin, sehingga para pramugari muslim dapat mengenakan jilbab mereka sesuai tuntunan syariat Islam. Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade memberi masukan untuk merevisi aturan yang tidak mengizinkan bagi pramugari Muslim mengenakan jilbab.

Andre mengatakan banyak pramugari Muslim di Garuda Indonesia sehari-harinya mengenakan jilbab, namun mereka harus mencopot jilbabnya ketika bertugas sebagai pramugari Garuda Indonesia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut aneh terkait informasi yang mengatakan adanya maskapai penerbangan di Indonesia yang melarang pramugari mengenakan jilbab saat bertugas. Bila larangan penggunaan jilbab tersebut benar ada, maka larangan itu tidak relevan.

"Jadi kalau ada larangan berjilbab agak aneh, saya kira kita cek lagi, perlu diteliti itu," kata Wapres Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta dikutip dari Antara, Sabtu (4/2).