Swasta dituding jadi sebab mahalnya harga barang di Papua

Merdeka.com - Staf Khusus Presiden, Lennis Kogoya, menyebut swasta kerap memainkan harga barang di Papua. Ini membuat segala bantuan subsidi pemerintah tidak berarti di Papua.

"Kalau selama ini saya amati, barang yang turun dari sini ke Papua langsung ditangani swasta maka harga semakin naik. Subsidi tidak jalan, ini persoalan sekarang," terang pria asal Papua ini di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran 3, Jakarta, Jumat (13/10).

Dia menyarankan pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. BUMD dipandang penting untuk menjawab kebutuhan warga Papua. "Harapan saya adalah pemerintah membantu Papua, harus bikin BUMD," kata dia.

BUMD ini nantinya menjadi perwakilan pemerintah pusat dalam menyalurkan subsidi. Baik subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun sembilan bahan pokok (sembako). "Jadi subsidi yang turun dari sini misalkan beras atau gula harga Rp 12.000, BUMD yang dibangun di Papua itu harganya harus sama," ucapnya.

Lennis menambahkan, sebetulnya konflik di Papua terjadi akibat ketidakadilan. Rakyat menjadi murka dan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menghindari terjadinya konflik berkepanjangan, pemerintah perlu memberi perhatian lebih dan mewujudkan sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Sila ke-5 itu harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga bukan cuma masalah BBM tapi sembako dan semua pembangunan apa pun," tuntasnya.