Sudah Terapkan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Tembakau Alternatif

Rabu, 13 November 2019 19:25 Reporter : Idris Rusadi Putra
Sudah Terapkan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Tembakau Alternatif Petani tembakau. ©2016 blogspot.com

Merdeka.com - Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), Ariyo Bimo menyebut bahwa penerapan tarif cukai merupakan pengakuan pemerintah terhadap industri produk tembakau alternatif. Dengan begitu, produk ini legal untuk dipasarkan kepada konsumen.

Saat ini, pemerintah sudah mengatur produk tembakau alternatif melalui penetapan tarif cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Lainnya (HPTL) sebesar 57 persen. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017, yang sudah efektif diterapkan per Oktober 2018.

"Pemerintah sudah memfasilitasi kehadiran produk tembakau alternatif ini dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah diharapkan secara konsisten mengawal penerapan dari kebijakan tersebut dan mengeluarkan regulasi lebih lanjut tentang HPTL yang sesuai dengan profil produknya yang memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan rokok," ujarnya.

Ariyo melanjutkan, perkembangan dari industri baru ini harus terus diperhatikan. Bentuk dari perhatian ini sedang dan terus dilakukan oleh pemerintah, sebab pengaturan HPTL baik tarif dan Harga Jual Eceran (HJE) minimal tidak diubah pada PMK 152/PMK.010/2019. Menurut dia, pemerintah menyadari bahwa industri produk tembakau alternatif yang masih sangat baru ini masih kecil dan pertumbuhannya masih relatif stagnan.

"Keputusan pemerintah ini layak diapresiasi. Ini menandakan pemerintah tidak asal dalam mengambil kebijakan, dan mengedepankan bukti serta kajian," katanya.

Baca Selanjutnya: Industri Hasil Tembakau Butuh Regulasi...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini