Sri Mulyani: Uang PMN bukan untuk direksi dan komisaris jalan-jalan
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menargetkan akan membangun 130.000 unit rusunawa dan 108.000 rumah swadaya di 2017 ini. Pembangunan dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Penyertaan Modal Negara (PMN) ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah melalui APBN mengucurkan PMN ke perusahaan BUMN yaitu Sarana Multigriya Financial (SMF) agar bisa lebih berkembang membiayai pembangunan perumahan.
"PMN Rp 1 triliun ini harap dijaga. Uang ini bukan untuk komisaris dan direksi jalan-jalan," tutur Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3).
"Pemerintah hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan perumahan. Pemerintah punya dua skema lewat APBN, makanya peran swasta sangat penting," tambah Menteri Sri Mulyani.
Ani, sapaan akrab Menteri Sri Mulyani mengakui pemerintah tak mampu memenuhi semua kebutuhan perumahan masyarakat. Backlog perumahan saat ini mencapai 12 juta dan masih terus bertambah 400.000 tiap tahunnya.
"Di 2016 kita juga membangun rumah susun 21.000 unit dan itu bentuk bantuan stimulan rumah swadaya," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Realisasi penyaluran THR pemerintah kepada PNS, ASN, pejabat, TNI, Polri hingga pensiunan.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pertemuan pertama kali dengan Susi Pudjiastuti
Baca SelengkapnyaSelain beras, Sri Mulyani menyebut ada beberapa harga pangan juga mengalami kenaikan, seperti bawang putih 1,9 persen, cabai merah 17 persen.
Baca Selengkapnyaealisasi pembayaran THR bagi pensiunan PNS sudah mencapai Rp10,2 triliun dari alokasi yang ddianggarkan sebsar Rp11,7 triliun.
Baca SelengkapnyaIsu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaProyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca Selengkapnya