Sri Mulyani Sebut Kenaikan Harga BBM Agar APBN Tak Jebol

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merespons kenaikan harga minyak dunia bukan perkara mudah. Hal ini tentunya untuk menyelamatkan APBN agar ekonomi bisa terus berjalan.

"Kalau Indonesia bisa keluarkan Rp 500 triliun untuk BBM, negara-negara lain (belum tentu). Kita semuanya lihat Sri Langka, mereka APBN-nya tidak kuat lagi, APBN-nya jebol, kalau jebol pasti ekonominya juga dalam kondisi krisis," kata dia dalam pembukaan Olimpiade APBN 2022, Minggu (25/9).

"Jadi mengelola seluruhnya ini ekonomi, gejolak rakyat, belum kena pandemi. Itu semuanya diatur apik dan hati-hati melalui APBN kita, tapi tidak boleh jebol juga. Karena kalau APBN-nya rusak tidak ada kepercayaan, maka ekonomi dan rakyat akan makin rusak," imbuhnya.

Untuk diketahui, sudah sekitar 3 pekan pemerintah menyesuaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dan Solar menjadi Rp 6.800 per liter. Ini sebagai respons menjaga beban APBN terhadap alokasi subsidi dan kompensasi.

Menurutnya, subsidi BBM tak seluruhnya tepat sasaran. Misalnya, banyak pengguna mobil yang menikmati BBM Subsidi maupun kompensasi yang ditanggung negara. Sementara itu, selisih harga keekonomian BBM subsidi dan harga jual di Indonesia ditanggung negara. Semakin banyak masyarakat pemilik kendaraan, baik mampu dan kurang mampu, maka seluruhnya bisa menikmati subsidi BBM.

"Nah ini yang punya mobil lebih banyak ini biasanya yang lebih mampu kan, jadi negara memberikan subaidi banyak, tapi yang menikmati mereka yamg punya kendaraan yang besar. Pilihan ini jadi pilihan bagi suatu negara, kalau giru iki susbdii gak tepat sasaram karena yang makin kaya makin menikmati. Tapi kalau harganya dibuarkan terus mengikuti harga pasar, ini berarti ekonomi juga berat. Karena inflasi juga naik, rakyat miskin kena," imbuhnya.

Guna menyalurkan BBM Subsidi secara tepat, Sri Mulyani menilai perlu ada pembatasan, salah satunya dengan MyPertamina. Meski, aturan pembatasan secara jelas akan tertuang dalam Revisi Perpres Nomor 191/2014 yang belum kunjung diterbitkan pemerintah. Sementara, Pertamina sudah mulai melakukan uji coba dalam pembatasan menggunakan MyPertamina untuk pendataannya.

"Kalau mekanismenya efisien, umpamanya digital, begitu masuk pompa bensin langsung tahu nomer kendaraannya langsung kita tahu siapa pemiliknya langsung, kita katakan 'oh kamu beli BBM sampai 100 liter. Kayaknya sudah kebanyakan sudah tidak boleh lagi' kan bisa kaya gitu," terang dua.

Kendati begitu, berbagai mekanisme yang diatur pasti akan menimbulkan dampak di masyarakat. Dampaknya, menurut dia, bisa sangat beragam, bisa dari waktu pengisian di SPBU.

"Kalau makin banyak subsidinya, APBN nya menjadi makin besar belanja subsidinya itu kita selalu sampaikan. Kita akan terus (gunakan APBN) karena hadapi tantangan yang sama. Setiap negara apunya pilihan kebijakan, dan setiap negara kondisi APBN-nya beda-beda," tandasnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com