Sri Mulyani: Penyusunan Kebijakan Fiskal di 2022 Masih Dibayangi Ketidakpastian

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui, proses penyusunan kebijakan fiskal di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 penuh dengan tantangan. Sebab pemerintah masih dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian akibat dari pandemi Covid-19.

"Di dalam menyusun sebuah kebijakan fiskal tahun depan kita masih dihadapkan ketidakpastian yang sangat tinggi," jelasnya usai Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (20/5).

Oleh karenanya, dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disampaikan pemerintah pada hari ini adalah proses awal anggaran untuk penyusunan RAPBN 2022. Pemerintah bersama DPR juga terus merespon suatu tantangan yang sangat luar biasa seperti Covid-19 yang dampaknya kepada seluruh dimensi.

"Dan APBN adalah instrument yang sangat penting jadi di dalam menyampaikan apa yang telah dilakukan di 2020 pada saat kita merespon awal melalui Perpu yang kemudian menjadi undang-undang nomor 2 dan APBN yang dimodifikasi atau direvisi hingga 2 kali dan itu semuanya selalu dengan komunikasi yang sangat Intens dengan DPR," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi mengusulkan indikator ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,8 persen. Sementara inflasi berada di kisaran 2,0 sampai 4.0 persen.

"Dokumen yang kami serahkan hari ini akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan di dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Tahun 2022," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (20/5).

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan tingkat suku bunga SUN 10 Tahun sebesar 6,32 - 7,27 persen,nilai tukar Rupiah Rp13.900 - Rp15.000 per USD, harga minyak mentah Indonesia USD55 - 65 per barel. Kemudian untuk lifting minyak bumi diusukan sebesar 686 - 726 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.031 - 1.103 ribu barel setara minyak per hari.

"Belajar dari kondisi dinamika dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya yang sangat luas, juga tantangan struktural yang harus diatasi dalam perekonomian kita, maka arsitektur kebijakan fiskal harus bersifat antisipatif, responsif, dan pragmatis, namun tetap fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang," pungkasnya.