Sri Mulyani Naikkan Porsi DBH Cukai dan PBB untuk Pemda, Ini Tujuannya

Jumat, 25 Maret 2022 15:00 Reporter : Anisyah Al Faqir
Sri Mulyani Naikkan Porsi DBH Cukai dan PBB untuk Pemda, Ini Tujuannya Menkeu Sri Mulyani. ©2020 Humas BNPB

Merdeka.com - Pemerintah menata kembali dana bagi hasil (DBH) yang dibagikan pemerintah kepada daerah penghasil dan pengolah komoditas ekspor. Penataan ulang ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, serta penguatan aspek kepastian alokasi dan mendorong kinerja daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), DBH cukai dinaikkan menjadi 3 persen dan DBH Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi 100 persen.

"DBH cukai dari 2 persen menjadi 3 persen dan DBH PBB dari 90 persen menjadi 100 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sosialisasi UU HKPD di Riau, Jumat (25/3).

DBH ini juga dialokasikan kepada daerah penghasil, pengolah dan non penghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Kebijakan ini tak hanya berlaku untuk DBH cukai atau pertambangan, tetapi termasuk untuk daerah penghasil kelapa sawit.

Kebijakan ini diambil karena banyak keluhan dari daerah tetangga penghasil yang terdampak, namun tidak mendapatkan kompensasi. Adapun pengalokasian memperhatikan kinerja daerah sehingga alokasi DBH dilakukan 90 persen berdasarkan formula dan 10 persen berdasarkan kinerja.

"Pengalokasian DBH untuk mendukung penerimaan negara dan upaya pemulihan lingkungan," katanya.

Sehingga akuntabilitas pengelolaan DBH akan lebih baik karena menggunakan prinsip pengalokasian yang berbasis kinerja atau result based.

2 dari 2 halaman

Alokasi DBH Pemda Mengalami Kenaikan

Adanya kebijakan ini membuat penghasilan sebagian pemerintah daerah mengalami peningkatan hingga 48,89 persen. Terdapat 3 provinsi dan 262 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan DBH. Bila disimulasikan menggunakan realisasi DBH tahun 2021, maka total kenaikan anggaran DBH untuk kabupaten/kota menjadi Rp3,85 triliun.

Terdiri dari Rp2,53 triliun untuk kabupaten/kota penghasil dan sisanya Rp1,32 triliun untuk kabupaten/kota lainnya.

"Untuk kabupaten/kota penghasil naik Rp2,5 triliun dan daerah kabupaten/kota lainnya Rp1,32 triliun," kata dia.

Adanya peningkatan bagi hasil bagi daerah terdampak eksternalitas termasuk daerah engilah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Pengalokasiannya berdasarkan realisasi T-1 untuk memberikan kepastian alokasi sehingga alokasinya menjadi lebih presisi.

"Alokasi berdasarkan kinerja sebagai apresiasi kepada daerah yang memperhatikan aspek pemeliharaan lingkungan," kata dia.

Baca juga:
Marak Rokok Murah, Pengawasan Harga Disarankan Diperketat
Tarif Cukai Resmi Naik, Benarkah Konsumsi Rokok Turun?
Tembakau Picu Kenaikan Inflasi di Januari 2022
Pengusaha: Kondisi Industri Rokok Legal Sedang Tidak Baik
Ini Daftar Negara dengan Harga Rokok Termahal di Dunia, Indonesia Urutan Berapa?
Berkah Penjual Tembakau Lintingan di Tengah Kenaikan Harga Rokok

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini