Sri Mulyani Klaim Insentif Tenaga Kesehatan Pusat di 2020 Sudah Dibayarkan
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim, pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) pusat sudah dibayarkan tuntas pada 2020. Di mana realisasi insentif sekaligus santunan kematian pada 2020 sudah terealisir Rp4,653,9 triliun dari pagu Rp4.654,8 triliun.
Adapun realisasi pencairan Rp4,653,9 triliun tersebut terdiri dari Rp4,653,8 triliun untuk insentif tenaga kesehatan dan Rp58,8 miliar untuk santunan kematian.
"Ini hampir seluruh pagu yang kita sediakan tahun 2020 sudah terpakai dan sudah terbayarkan semuanya," jelas dia dalam video conference, Jumat (2/7).
Meski begitu, Bendahara Negara itu masih menemukan tunggakan insentif di 2020 lalu yang nilainya mencapai Rp1,48 triliun. Namun sudah dibayarkan baru 88,4 persennya atau Rp1,30 trilun. Sehingga masih ada selisih Rp172 miliar lagi yang harus dibayarkan.
"Untuk tahun 2021 ini ternyata kita mendapatkan adanya insentif tahun 2020 yang belum terbayar yaitu Rp1,48 triliun yang sekarang sudah dibayarkan dan terealisir Rp1,30 triliun," tandasnya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan mencatat pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) sudah mencapai Rp2,65 triliun hingga per 30 Juni 2021. Alokasi ini sudah 69,8 persen dari pagu 2021 yang sebesar Rp3,79 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembayaran insentif tersebut disalurkan untuk 323.486 nakes yang bekerja di 6.198 fasilitas kesehatan.
"Untuk pembayaran insentif tahun 2021 sebesar 2,65 triliun itu adalah untuk 323.486 tenaga kesehatan," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (2/7).
Sementara itu, untuk pembayaran santunan kematian sudah mencapai Rp49,8 miliar. Jumlah ini sudah setara 99,6 persen dari pagu yang diberikan sebesar Rp50 triliun. "Pembayaran santunan kematian yang sebesar Rp49,8 miliar adalah untuk 166 tenaga kesehatan yang wafat," jelas dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Keuangan mempersilahkan pelaku usaha spa untuk melakukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaBLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.
Baca SelengkapnyaNamun, untuk peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji ASN tersebut masih dalam proses.
Baca SelengkapnyaMenyikapai Rupiah terus melemah, Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju disebut-sebut akan mundur
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnya