Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan terus memantau jika masih ada warga negara Indonesia (WNI) yang masih menyimpan kekayaannya di luar negeri.

Hal ini terkait laporan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) di mana terdapat sejumlah nama pengusaha dan perusahaan yang menanamkan investasinya melalui perusahaan cangkang (offshore) di luar negeri untuk mendapat pajak rendah atau tidak membayar pajak.

"Pada dasarnya, kalau kami melihat dari semua data seperti yang sudah disampaikan untuk kerja sama internasional dan dalam rangka memerangi apa yang disebut flow of fund yang sifatnya ilusif atau tidak sesuai aturan hukum itu akan jadi suatu perhatian," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (6/11).

Dia menambahkan, Indonesia tengah dalam proses untuk menjadi anggota Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF).

Jika sebelumnya melalui program pengampunan pajak (Tax Amnesty) pemerintah bisa memperoleh data para pengemplang pajak, maka dengan bergabungnya Indonesia di FATF pemerintah bisa memperoleh lebih banyak nama pengemplang pajak lainnya.

"Jika nanti ada hubungannya dengan perpajakan ya kami gunakan kerja sama internasional," imbuhnya.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguatan dari sisi basis data perpajakan (tax based). Nantinya, laporan Paradise Papers akan menjadi acuan dari langkah ini.

"Tax-based Indonesia terutama yang berasal dari highwealth individual itu adalah salah satu yang terus diperbaiki," jelasnya.