Sri Mulyani: APBN Bukan Hobi Utang, Kalau Subsidi Dicabut Rakyat Sengsara

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah bisa saja membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun tidak mengalami defisit atau menambah utang. Hanya saja, hal tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat.

"Konsep APBN defisit itu seolah-olah negatif, padahal APBN ini fleksibel. Kalau Indonesia butuh support, ini ya kita kasih dukungan," kata Sri Mulyani saat memberikan Kuliah Umum di HUT Media Indonesia Ke-53, Jakarta, Jumat (3/2).

Sebagai bendahara negara, dia mengaku bisa saja membuat APBN seimbang atau pengeluaran dan pendapatan negara diatur sedemikian rupa, agar tidak kekurangan anggaran. Misalnya dengan mencabut subsidi dan kompensasi yang dibayarkan kepada PLN dan Pertamina. Mengingat hanya dengan mencabut anggaran energi, neraca keuangan APBN akan seimbang.

"Kalau mau ini di-balance-kan ini bisa sih. PLN enggak saya bayar Rp171 triliun, itu langsung defisit. Bu Nike (Pertamina) enggak saya bayar itu langsung turun 0 defisitnya. Mau PLN dan Pertamina?," ungkap Sri Mulyani.

Kebijakan ini kata Sri Mulyani bisa saja diterima PLN dan Pertamina. Namun, kemungkinan besar perusahaan akan menaikkan tarif energi yang selama ini disubsidi pemerintah. Namun, kebijakan ini dinilai berisiko karena bisa menuai protes masyarakat dari berbagai kalangan.

"Lalu (Pertamina dan PLN) boleh saja (subsidi dicabut), nanti saya naikkan tarif listrik’. Ya monggo saja kalau mau dimarahin rakyat Indonesia. Kalau enggak butuh subsidi ya enggak apa-apa," kata dia.

Hanya saja, kondisi ini pun pada akhirnya menjadi pilihan bagi pemerintah. Pemerintah mendesain APBN menjadi defisit bukan karena senang menambah utang. Melainkan untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat yang masih perlu mendapatkan bantuan. Baik berupa subsidi langsung untuk membuat harga-harga kebutuhan menjadi terjangkat, atau membutuhkan infrastruktur dan hal lain yang membutuhkan anggaran.

"Jadi persoalan ini sering pilihan. Ini bukan karena hobi bikin defisit atau hobi utang," ungkapnya.

Selain mencabut subsidi, pemerintah juga bisa membuat APBN menjadi seimbang dengan cara menarik pajak yang lebih besar. Namun pilihan kebijakan ini juga dinilai kurang tepat karena berdampak langsung kepada masyarakat.

"Sekarang belanja kita mencapai Rp3.090 triliun, kalau penerimaan negara dinaikkan menjadi jumlah yang sama, nanti bilang napas saja dipajakin bu,' katanya.

Makanya, Sri Mulyani menegaskan mengelola ekonomi merupakan upaya menjaga kepercayaan, keseimbangan. Agar permintaan dan pasokan barang tetap seimbang dan semua dilakukan sesuai dengan target.