Sri Mulyani Ajak Pengusaha Bujuk DPR Segera Rampungkan Omnibus Law

Jumat, 7 Februari 2020 18:46 Reporter : Anggun P. Situmorang
Sri Mulyani Ajak Pengusaha Bujuk DPR Segera Rampungkan Omnibus Law Sri Mulyani. ©2017 merdeka.com/anggun situmorang

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah terobosan baru yang disusun oleh pemerintah dalam Rancangan Undang-undang Omnibus Law Perpajakan yang telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia pun mengajak pengusaha agar mendorong DPR segera merampungkan pembahasan undang-undang sapu jagat tersebut.

"Mulai kapan (berlaku)? Ya sesudah undang-undang di-approve (disetujui) DPR, yang penting sekarang di-approve dulu. Kami sudah sampaikan kepada DPR makanya pengusaha bilang sama DPR cepatlah DPR (selesaikan pembahasan omnibus law perpajakan)," ujarnya pada acara Ulang Tahun Kadin di Kempimsky, Jakarta, Jumat (7/5).

Dalam omnibus law perpajakan terdapat enam kluster yang mencakup beberapa kebijakan hingga pelonggaran perpajakan kepada pengusaha. Dalam aturan itu juga terdapat pengaturan insentif tax holiday, mini tax holiday, super deductible tax, dan tax allowance.

1 dari 1 halaman

Turunkan Tarif Pajak Penghasilan

Tidak hanya memberikan insentif, pemerintah juga menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25 persen bertahap hingga 20 persen di 2023. "Yang masuk dalam Omnibus Law Perpajakan adalah bahwa kita mau menurunkan coorporate income tax. Jadi supaya tidak menjadi syok di APBN kami menurunkannya secara bertahap," jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berharap dengan adanya sederet kebijakan itu, pengusaha harus fokus mengembangkan bisnisnya sehingga dapat mendorong perekonomian Indonesia.

"Ini semua sinyal kepada pengusaha, jangan terlalu banyak pikiran untuk lobi dengan membayar birokrat untuk simplify (menyederhanakan) pajak. Jadi gunakan semua pikiran dan hati untuk menciptakan nilai tambah yang kompetitif," tandasnya. [idr]

Baca juga:
Bos Pajak Target Omnibus Law Perpajakan Rampung 2021
Minggu Depan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diserahkan ke DPR
Ada Omnibus Law, Bikin Koperasi Lebih Mudah Cukup 3 Orang Saja
Menteri Sri Mulyani Perkirakan Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp86 T
Menteri Sri Mulyani Sebut Surpres dan Draf RUU Omnibus Law Perpajakan Sudah di DPR
Sandiaga Ajak Oposisi 'Smart' Kritik 5 Program Prioritas Jokowi

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini