Skema Pembiayaan Pemerintah Tambal Defisit APBN, Termasuk Tambah Utang
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi akan mengubah rasio defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dari yang tadinya hanya mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kini menjadi 5,07 persen. Langkah ini bertujuan untuk memerangi kasus corona di Indonesia.
Dengan posisi tersebut, maka outlook defisit bisa mencapai Rp853,0 triliun atau setara dengan 5,07 persen dari PDB. Lantas bagaimana skema pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk menambal defisit tersebut?
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai alternatif pembiayaan untuk menambal defisit sebesar Rp853,0 triliun tersebut. Mulai dari sumber pembiayaan utang dan non utang.
"Untuk pembiayaan APBN defisit yang meningkat tadi kita akan menggunakan sumber sumber pembiayaan yang paling aman dan biayanya paling kecil," kata Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (7/6).
Sri Mulyani mengatakan, salah satu instrumen pembiayaan berasal dari non utang bisa dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini sudah digunakan. Posisi SAL saat ini sudah dinaikan menjadi sebesar Rp44 triliun dari posisi sebelumnya Rp15 triliun, sehingga dari sisi cashflow aman.
"Artinya SAL akan dipakai seoptimal mungkin akan kurangi pembiayaan dari market karena kita miliki cash sudah ada di tangan pemerintah," kata dia.
Kemudian sumber pendanaan kedua adalah dari berbagai dana abadi pemerintah yang selama ini sudah terakumulasi secara signifikan. Di mana, paling besar berada di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atau dana abadi pendidikan bisa memberikan solusi sebesar Rp65 triliun.
Selanjutnya pendanaan ketiga bisa dilihat dari berbagai dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang menjadi bagian agensi dari pemerintah.
"Ini tiga sumber dari pembiayaan yang tidak melalui market atau dari dalam masing-masing agency atau lembaga pemerintah yang ada sumber dana menggambarkan kita terus hati-hati," kata dia.
Peluang Tambah Utang
Di sisi lain, pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah yakni mengutamakan surat berharga negara (SBN) melalui surat utang negara (SUN) maupun juga sukuk melalui mekanisme pasar. Baik di pasar domestik termasuk penerbitan SBN ritel maupun Global penerbitan SBN valas.
"Penerbitan SBN dalam denominasi valas, ini bisa SUN maupun Sukuk, untuk SBN valas sekarang dalam bentuk global sukuk USD, global bonds yang SBN conventional USD, baik dalam USD dan juga Euro bonds. ini dua mata uang yang kita terbitkan dalam bentuk sukuk di luar itu kita juga terbitkan samurai bonds denominasi yen," jelas dia.
Kemudian yang terakhir skema pembiayaan dapat menggunakan sumber-sumber dari bilateral dan dari multilateral. Mengingat beberapa lembaga-lembaga keuangan luar bersedia meminjamkan atau menggelontorkan uangnya ke dalam negeri.
"Lembaga-lembaga seperti WB, ADB, AIIB, KFW, IDCF lembaga yang selama ini ikut dalam program, ikut pembiayaan defisit yang memiliki nilai tambah baik dari sisi fleksibilitas harga dan timing," tandas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaSelama beberapa tahun terakhir, APBN disiapkan sebagai shock absorber untuk menjaga perlindungan ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaPeningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya