Sidak Soekarno Hatta, Komisi V DPR kritisi kemacetan di Terminal 1

Merdeka.com - Sejumlah anggota Komisi V DPR melakukan sidak ke Posko Terpadu di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah hal menjadi catatan Komisi V.

Wakil Ketua Komisi V, Sigit Sosiantomo, menyoroti persoalan kemacetan yang terjadi, khususnya di Terminal 1 Bandara Soetta. Terminal itu memang paling banyak digunakan untuk penerbangan domestik.

"Saya melihat Terminal 1 sangat macet, terutama karena antrean kendaraan yang hendak masuk area terminal. Padahal kendaraan ini hanya hanya drop off penumpang," kata Sigit, Kamis (7/6).

Seharusnya, kata Sigit, alur masuk kendaraan drop off bisa dibuat lebih baik. Sehingga, tak terjadi antrean panjang kendaraan saat drop off penumpang sehingga mengganggu aktivitas pergerakan kendaraan di Bandara.

"Saya lihat pembayaran tiket itu tidak diterapkan pada Terminal 2 dan 3, kenapa ini penanganannya beda. Harusnya disamakan untuk menghindari antrean panjangan dan kemacetan," terang dia.

Pihaknya meminta agar secepatnya pengelola bandara melakukan penanganan cepat terkait dengan aturan yang berbeda dalam satu bandara tersebut.

"Ini jangan sampai menghambat arus mudik dan balik lebaran nanti, karena macet saja. Harusnya kalau kendaraan yang drop tidak perlu dikenakan biaya, jangan disamakan dengan yang parkir," kata Sigit.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II, M Awaluddin, yang turut mendamping sidak tersebut, menyampaikan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terhadap aturan pembayaran pada Terminal 1 itu.

Pihaknya beralasan, penerapan sistem tiketing atau parkir berbayar pada Terminal 1 karena perbedaan pola drop off kendaraan pengantar penumpang.

"Untuk terminal dua dan tiga sudah tidak ada pembayaran masuk kendaraan untuk yang melakukan drop, karena sudah dua level dengan keberangkatan diatas dan keberangkatan dibawah. Sementara, kalau terminal satu masih satu level," jelas Awal.

Sistem ini yang kemudian menjadikan para pengantar dan penjemput mau tak mau masuk ke area parkir kendaraan. "Maka dari itu harus berbayar, tapi ini akan kita evaluasi," kata dia.