Selama di Bank Dunia, Sri Mulyani tak bayar pajak tapi isi SPT
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku saat dirinya masih menjabat sebagai Managing Director World Bank, tidak pernah membayar pajak. Namun, dia tetap mengisi Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) pajak.
Sebab, dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) untuk warga negara Indonesia (WNI) yang sudah 183 hari tinggal di luar negeri tidak diwajibkan untuk membayar pajak.
"Saya di world bank tidak bayar pajak. Ada ketentuannya jika sudah meninggalkan Indonesia selama 183 hari, saya tidak harus bayar pajak," katanya di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (1/9).
Bahkan, ketika pemerintah memberlakukan program pengampunan pajak, dia langsung memeriksa kebenaran dari laporan SPT-nya.
"Saya ingin mati di Indoensia dan saya ingin mati di republik ini. Makanya saya isi SPT saya. Saya laporkan meskipun saya tidak bisa dipajaki," imbuhnya.
Menurutnya, ketakutan masyarakat untuk membayar pajak saat ini dikarenakan ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian, dia akan melakukan reformasi perpajakan, guna membersihkan nama Ditjen Pajak dari praktik-praktik menyimpang.
"Paling tidak ini di dalam tanggung jawab saya. Saya tidak berjanji besok bisa selesai, tapi saya janji akan saya laporkan progres setiap saat," pungkas Sri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pertemuan pertama kali dengan Susi Pudjiastuti
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun, THR tetap diberikan secara penuh kepada PNS maupun pensiunan meski pembayaran di lakukan setelah Lebaran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut batas waktu untuk pelaporan SPT 2023 untuk Pajak Pribadi yang telah berakhir pada 31 Maret 2024 pukul 23.59.
Baca SelengkapnyaBLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaProyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaIsu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca Selengkapnya