Sejak 2014, ICW Catat Pemerintah Gelontorkan Rp 1,29 T untuk Aktivitas Digital

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 1,29 triliun sejak tahun 2014 hingga saat ini, untuk aktivitas digital. Tertinggi untuk pembiayaan sosialisasi kebijakan lewat media sosial.

Peneliti ICW Egi Primayogha menyebut, dalam penelusuran aktivitas digital ini pihaknya menyasar 34 kementerian, 5 LPNK, dan 2 lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan RI dan Kepolisian RI. Pengumpulan data dilakukan pada 14-18 Agustus 2020. Beberapa kata kuncinya seperti media sosial/social media, influencer, key opinion leader, komunikasi, dan Youtube.

"Hasil temuan anggaran ini diperoleh dari penelusuran aktivitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait aktivitas digital guna mensosialisasikan berbagai program pemerintah. PBJ diperoleh melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian maupun Lembaga Non Kementerian (LPNK)," jelas dia dalam diskusi virtual via Facebook ICW, Kamis (20/8).

Menurutnya, dalam menelusuri aktivitas digital pemerintah, tercatat media sosial menjadi yang tertinggi dengan 68 paket pengadaan. Adapun nilai total anggarannya mencapai Rp 1,16 triliun.

Rinciannya, Tahun 2014 mencapai Rp609 juta dengan 2 paket pengadaan, Tahun 2015 mencapai Rp5,3 miliar dengan 3 paket pengadaan, Tahun 2016 mencapai Rp606 juta dengan 1 paket pengadaan. Lalu, Tahun 2017 mencapai Rp535,9 miliar dengan 24 paket pengadaan, Tahun 2018 mencapai 247,6 miliar dengan 42 paket pengadaan, Tahun 2019 mencapai Rp183,6 miliar dengan 36 paket pengadaan, dan Tahun 2020 mencapai Rp322,3 miliar dengan 25 paket pengadaan.

Egi menambahkan, ICW juga mencatat anggaran belanja aktivitas digital yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah. Tercatat Kepolisian RI menjadi instansi tertinggi yang menggelontorkan anggaran dalam melakukan aktivitas digital terkait sosialisasi kebijakan lewat sosial media.

Rinciannya:

1.Kementerian Pariwisata mencapai Rp263,29 miliar (44 paket pengadaan)2. Kementerian Keuangan mencapai Rp21,25 miliar (17 paket pengadaan)3.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai Rp1,95 miliar (14 paket pengadaan)4. Kepolisian RI mencapai Rp937 miliar (12 paket pengadaan)5. Kementerian Perhubungan mencapai Rp11 miliar (11 paket pengadaan)6. Kemenkominfo mencapai Rp12,27 miliar (9 paket pengadaan)7. Kemenko Perekonomian mencapai Rp2,7 miliar (8 paket pengadaan)8. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencapai Rp2,15 miliar (4 paket pengadaan)9. Kementerian PUPR mencapai Rp3,47 miliar (3 paket pengadaan)10. Kementerian Dalam Negeri mencapai Rp1,35 miliar (2 paket pengadaan)