Saat Sri Mulyani dipermudah pulangkan dana WNI Rp 600 T di Singapura

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah Singapura dan Hong Kong serta Switzerland yang merupakan negara yang banyak menampung rekening milik Warga Negara Indonesia (WNI) telah menyatakan kesiapannya untuk mematuhi standar internasional terkait masalah tax invasion (penghindaran pajak) dan tax avoidance (menghindari pajak). Kesiapan mereka dicetuskan di KTT G-20, di Hamburg, Jerman.

"Dalam pertemuan G-20, tiga negara yaitu Hong Kong, Switzerland, serta Singapura khusus meminta bertemu dan menjelaskan, bahwa mereka mengikuti standar internasional itu, bahkan siap untuk menerima Kementerian Keuangan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, di Hotel Steigenberger, Hamburg, Jerman dikutip dari laman Setkab.

Ani sapaan akrab Sri Mulyani memperkirakan, saat ini masih ada dana milik WNI di luar negeri sebanyak Rp 1.000 triliun, di mana hampir 60 persen dari dana tersebut berada di Singapura. Ani bersyukur karena Singapura sudah menyampaikan sikap mengikuti ketentuan internasional terkait penghindaran pajak itu. Singapura menyampaikan bahwa mereka siap melakukan bilateral dengan Indonesia yang sebelumnya hanya masuk di dalam multilateral.

"Jadi ini suatu hal yang positif dan saya untuk akan mem-follow up akan seperti ini supaya kita bisa mendapatkan manfaat semua itu ya," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Ani mengapresiasi kesepakatan yang dihasilkan negara-negara peserta KTT G-20 yang memiliki inisiatif untuk menghadapi penghindaran pajak (tax invasion) dan tax avoidance secara sistematis dan global.

Ani membandingkan saat dirinya menjadi Menteri Keuangan 10 tahun yang lalu, di mana saat mau mengejar wajib pajak yang ditengarai akan menghindar, negara-negara lain biasanya mengatakan ya itu urusan masing-masing silakan saja.

"Kalau sekarang itu merupakan suatu kesepakatan Global melalui apa yang disebut inisiatif sehingga avoiding tax dan kemudian Automatic Exchange of Information (AeOI) yang sudah direkomendasi menjadi langkah konkret," kata Sri Mulyani .

(mdk/idr)