Rencana produksi iPad, Foxconn bertemu PT INTI pekan depan

Merdeka.com - Keinginan perusahaan asal Taiwan Foxconn mencari mitra kerja untuk pembuatan iPad lokal nampaknya serius. Perusahaan tersebut mulai menjajaki mitra-mitra lokal di dalam negeri yang sesuai dengan visi misinya.

Salah satunya adalah perusahaan pelat merah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).Dalam waktu dekat, perwakilan Foxconn dikabarkan akan menyambangi dan bertemu langsung dengan perwakilan PT INTI untuk melakukan diskusi dan prospek bekerjasama.

"Kami akan diajak berdiskusi minggu depan karena tim dari Foxconn akan datang ke Indonesia. Sebetulnya sih baru itu saja, memang belum banyak yang dibicarakan," ungkap Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), Tikno Sutisna ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (10/8).

Dia menilai ketertarikan Foxconn untuk melakukan kerjasama ini karena kedua perusahaan mempunyai visi dan misi yang sama. Dengan kesamaan visi ini potensi menjalin kerjasama dimungkinkan terjadi. "Bentuk kerjasamanya kita belum berbicara sampai ke sana. Kita tidak mau terlalu mengekspose ini," ucapnya

Tikno memandang, dengan kerjasama ini nantinya akan ikut membangun perusahaan dan membangun eksositem baru diperusahaan. "Intinya adalah kami ingin membangun ekosistem industri. Dalam konteks PT Inti, yaitu industri telekomunikasi dan elektronika yang relatif high-tech dan berbasis hardware. Kami memandang kalau kami ingin tumbuh, kami harus membangun (ekosistem industri itu). Membangun ekosistem kan tidak bisa sendirian. Jadi, kami sangat tertarik," katanya.

Sebelumnya, PT INTI menyatakan ketertarikannya menjadi rekan (partner) perusahaan asal Taiwan Foxconn, untuk membuat dan memasarkan iPad buatan lokal. Perusahan pelat merah ini mengaku telah melakukan diskusi internal dan dengan Kementerian Perindustrian. PT INTI merasa memiliki visi dan misi yang sama dengan yang diterapkan oleh Foxconn.

"Masih internal (antara PT Inti) dan dengan Kementerian, Kementeriannya maksud saya Kementerian Perindustrian dan bukan Kementerian BUMN," ungkap Tikno.