Reklamasi Teluk Benoa mandek, investasi ke Bali seret

Merdeka.com - Data realisasi penyerapan investasi sepanjang 2014 cukup mengejutkan. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara menjadi daerah terendah menyerap investasi. Dari total investasi Rp 463,1 triliun, kawasan Bali dan Nusa Tenggara hanya kebagian Rp 11,1 triliun atau porsinya hanya 2,4 persen.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani memaparkan penyebabnya. Rendahnya investasi di kawasan itu karena terkendalanya dua megaproyek sektor pariwisata. Hingga saat ini proyek yang dimaksud belum juga berjalan.

"Beberapa besar penyebabnya, terutama kendala pariwisata. Ada dua proyek terkendala, proyek pariwisata," ucap Franky di Kantornya, Jakarta, Rabu (28/1).

Ketika ditanya proyek yang dimaksud, Franky merahasiakannya. Dia hanya mengatakan bahwa investor sudah siap membiayai megaproyek itu.

"Pokoknya proyek pariwisata. Ada lah. Saya tidak bisa ngomong. Investor sudah ada, uangnya ada. Tapi ada kendala. Jadi penghambat dan belum jalan," tegasnya.

Berdasarkan penelusuran merdeka.com, dua mega proyek yang terkendala di Bali dan Nusa Tenggara adalah reklamasi Teluk Benoa dan pembangunan kawasan wisata Mandalika di Lombok Tengah.

Proyek ini mampu menyerap investasi triliunan rupiah. Namun belum terealisasi karena banyak kendala.

Rencana reklamasi Teluk Benoa misalnya, hingga kini masih menuai pro kontra. Hal ini cukup masuk akal lantaran isu reklamasi dibumbui kepentingan politik yang sangat kental dan adanya permainan investor tingkat tinggi. Sehingga perdebatan pun kian ramai di media massa dan media sosial.

Pihak yang kontra dengan wacana ini berpandangan nelayan paling dirugikan akibat reklamasi. Namun bagi yang pro reklamasi tidak demikian. Justru proyek ini sangat menguntungkan nelayan dan masyarakat setempat.

Kemudian proyek besar lainnya yang terkendala adalah pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata nasional di Mandalika, Lombok Tengah. Proyek yang rencananya dibuat oleh perusahaan BUMN PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC) belum kunjung dikerjakan.

Bahkan Pemerintah Provinsi NTB tengah mengkaji ulang pembatalan Hak Pakai Lahan Mandalika Resort yang pernah diberikan pada BTDC. Pengkajian pembatalan ini dilakukan karena BTDC sebagai pemegang proyek belum juga merealisasikan kegiatan fisik pengembangan kawasan pariwisata terpadu layaknya kawasan Nusa Dua di Bali tersebut.