Merdeka.com - Wacana penyederhanaan Rupiah atau redenominasi dari nilai Rp 1.000 menjadi Rp 1 kembali bergulir. Bank Indonesia (BI) berencana akan kembali mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) 2017.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan redenominasi harus memperhatikan dampaknya kepada penjualan barang dibawah Rp 1.000 jika diubah menjadi Rp 1. Apabila penjualan barang di bawah Rp 1 cukup banyak, maka pemerintah harus mengeluarkan pecahan uang baru dibawah nilai tersebut.

"Sekarang tinggal diidentifikasi apakah ada cukup besar potensi transaksi yang nilainya dibawah Rp 1.000. Kalau ada, ya harus ada pecahan baru dibawah nilai pecahan Rp 1 supaya ada pembayaran untuk barang-barang dibawah harga tersebut. Misalnya pecahannya pakai sen atau apa nggak tahu," ujar Enny di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (20/7).

Enny menambahkan, pemerintah juga harus memperhatikan waktu transaksi masa redenominasi. Bagaimana mengatasi apabila masyarakat telah menerapkan uang Rp 1 namun harga di toko masih menerapkan uang Rp 1.000.

"Nanti berkaitan ke pembukuan, terkait waktu transaksi, misalnya harga-harga ditoko masih pakai harga Rp 1000. Ini kan harus ada konversinya. Butuh pengadministrasian yang berbeda, butuh penyesuaian ditoko-toko. Ini dia bagaimana mengantisipasi transisi konversi dari perubahan nominal mata uang tersebut," pungkasnya.