Realisasi penerimaan negara dalam APBN-P 2017 capai Rp 1.655,8 triliun
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 mencapai Rp 1.655,8 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target. Sedangkan, belanja negara mencapai Rp 2.001,6 triliun. Dengan demikian, defisit tercatat sekitar Rp Rp 345,8 triliun.
"Untuk itu, defisit APBNP 2017 hanya 2,57 persen, ini di bawah bahkan range antara 2,6 persen dan di APBNP bahkan 2,92 persen. Jadi angka ini hanya 87,2 persen dari estimasi APBNP," ujar Menteri Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Selasa (2/1).
Penerimaan negara terdiri dari pajak sebesar Rp 1.339,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 308,4 triliun serta kepabeanan atau bea cukai sebesar Rp 192,3 triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, penerimaan perpajakan tumbuh sekitar 4,3 persen.
"Apabila kita menghilangkan faktor pengampunan pajak, maka pertumbuhan penerimaan perpajakan kita jauh lebih tinggi yaitu mencapai 12,6 persen. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dibanding tahun sebelumnya," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan dari sisi belanja negara, secara rinci belanja modal mencapai 92,8 persen meningkat signifikan jika dibanding 2016 yang hanya bisa terealisasi 82 persen. Sementara itu, belanja pegawai mengalami penurunan menjadi 93,9 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Belanja barang meningkat juga, realisasinya 96,8 persen, dibanding 2016 hanya 85,3 persen dan 2015 hanya 89,8 persen. Jadi 2015 dan 2016 di bawah 90 persen. 2017, belanja sosial mencapai 100 persen dari yang dianggarkan, tentu kontribusi dari belanja barang, modal dan sosial sangat positif untuk ekonomi terutama masyarakat keluarga miskin," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.
Baca SelengkapnyaKontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaPemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya