Irigasi belum optimal, pemerintah bakal bangun infrastruktur desa

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan masih ada beberapa jaringan irigasi utama yang belum termanfaatkan secara optimal. Sehingga, pemerintah memerlukan pembangunan jaringan primer, sekunder dan tersier untuk mencetak sawah.

"Masih belum menyambung utuh (irigasinya), sehingga ada yang tersambung, ada yang belum, ada yang tersambung pun kadang-kadang airnya belum sampai keluar karena memang dari hulunya tidak tersedia airnya," ujar Mardiasmo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (18/2).

Dengan begitu, pemerintah akan memberikan dana alokasi khusus (DAK) berupa infrastruktur irigasi untuk menyambungkan jaringan primer, sekunder dan tersier. Sebab, dalam UU Nomor 11 tahun 1974 tentang perairan, tidak mengatur pembagian kewenangan untuk ketiga jaringan irigasi tersebut.

Sehingga, perlu adanya sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan revitalisasi irigasi.

"Kalau primer dan sekunder itu kewenangan pemerintah propinsi dan pusat tergantung pada wilayah masing-masing, kalau yang tersier itu lewat para petani yang ada di masing-masing daerah itu," kata dia.

Selama ini, pembagian jaringan tersebut belum dijelaskan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk membantu jaringan tersier yang dikelola petani, maka pemerintah akan memberikan bantuan melalui dana desa.

"Nanti kita akan berikan dengan dana desa. Desa itu banyak (dana) yang digelontorkan, mestinya ada juga salah satu pilihannya untuk irigasi tersier. Yang levelnya di desa, seperti waduk dan embung," pungkas dia.

Meski begitu, hal ini masih dalam pembahasan lebih lanjut. Sebab, pemerintah masih perlu melihat secara keseluruhan guna mengetahui irigasi mana saja yang belum berfungsi secara optimal.