Padamkan kebakaran hutan, Indonesia dinilai perlu tiru Afsel

Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya, menggunakan pesawat Hercules untuk mendukung operasi hujan buatan di wilayah kebakaran hutan dan lahan.

Namun, upaya tersebut dinilai kurang efektif dalam menangani masalah tersebut. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Purwadi mengatakan peran masyarakat setempat yang bekerja sama dengan para pengusaha justru lebih efektif.

Menurut dia, Indonesia sudah seharusnya mengadaptasi upaya yang dilakukan masyarakat di Afrika Selatan dalam memadamkan api. Ini mengacu pada lebih efisiennya anggaran yang akan dikeluarkan.

"Pengalaman di Afrika Selatan itu para perusahaan diharuskan memberikan intensif sebagai tanggung jawab mereka. Ini lebih efisien dari pada menggunakan teknologi canggih atau hujan buatan yang bisa mengeluarkan miliaran rupiah," kata Purwadi di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis (5/11).

Selain itu, kata dia, penggunaan satelit untuk mengetahui lokasi kebakaran pun butuh waktu yang lama, karena perlu 24 jam baru bisa dideteksi. "Kalau di Afsel, hari ini ada kebakaran, hari ini juga masyarakat tahu. Deteksi pertama saat ada kebakaran harus dicegah hari itu juga," imbuhnya.

Purwadi mengakui saat ini memang sudah ada kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan. Namun, kata dia, masih dalam tahap imbauan. Ketika ada perusahaan di kawasan hutan, harus ada masyarakat yang turut menjaga agar kondisi lingkungan tetap terjaga.

"Yang dibangun saat ini adalah social movement. Karena kan tidak nampak apa yang dilakukan perusahaan dan masyarakat untuk menanggulangi masalah kebakaran. Karena ini kan sudah bukan langkah pencegahan tapi pemadaman," jelasnya.

Untuk itu, APHI bakal menfasilitasi kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan. Salah satunya, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Jadi yang terpenting adalah, bagaimana masyarakat mengubah persepsi untuk menjaga cultur dan lingkungan mereka. Dan perusahaan harus ikut terlibat aktif di dalamnya. Itu harganya pasti sangat murah dibandingkan pola yang diberikan pemerintah," pungkasnya.