Dukung BPJS, Boediono minta swasta bangun fasilitas kesehatan

Wakil Presiden Boediono meminta swasta untuk membangun fasilitas kesehatan guna mendukung Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Institusi bentukan pemerintah tersebut akan menjalankan program jaminan kesehatan nasional mulai 1 Januari 2014.

"Sisi suplai, fasilitas kesehatan harus kita kelola baik. Itu tugas semua, baik

pemerintah, BPJS, maupun masyarakat. Meski demikian tentu tidak semua di pemerintah, pemberi layanan di luar pemerintah harus ikut serta," Kata Boediono saat memantau persiapan BPJS Kesehatan di Kantor Pusat PT Askes, Jakarta, Rabu (11/12).

Menurutnya, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun fasilitas kesehatan. Untuk itu, tugas pemerintah ke depan lebih bersifat preventif atau pencegahan penyakit.

"Negara memberi dukungan penelitian, atau dukungan fasilitas yang belum bisa dilakukan swasta," kata Boediono.

Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris mengakui perlu ada penambahan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Sebab, fasilitas kesehatan yang ada saat ini dikhawatirkan tidak mampu melayani sekitar 176 juta peserta BPJS Kesehatan.

"Kami menyarankan pada pemerintah untuk mendorong penyediaan dan penambahan fasilitas tenaga kesehatan, karena akan percuma jika sisi demand tidak sesuai dengan supply di lapangan," ujarnya.

Terlepas dari itu, Boediono menekankan bahwa BPJS Kesehatan harus tetap berjalan meski belum didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai. "Deadline tidak bisa ditawar lagi. Saya kira kita semua siap menyongsong 1 Januari," tegasnya.

Dalam APBN 2014, anggaran kesehatan yang dikelola Kementerian Kesehatan mencapai Rp 46,459 triliun atau 2,4 persen dari total APBN. Padahal, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji.