Rayuan Sri Mulyani agar Masyarakat Tetap Bayar Pajak Pasca Kasus Rafael Alun

Merdeka.com - Pasca viralnya kasus penganiayaan dan aksi pamer kemewahan yang dilakukan anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo membuat masyarakat enggan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Bahkan di media sosial ramai ramai netizet menyebut tidak mau lagi membayar pajak.

Masyarakat dibuat geram dengan tingkah Mario Dandy anak Rafael Alun yang kerap pamer kemewahan. Di media sosial miliknya, Mario Dandy memamerkan mobil mewah Jeep Rubicon dan motor Harley. Selain itu, kekayaan Rafael Alun juga menjadi sorotan yang mencapai Rp56 miliar.

Melihat fakta ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar masyarakat tetap membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun pajak penghasilan di tengah pemeriksaan terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang tengah berjalan.

"Saya mengimbau masyarakat yang mungkin kecewa dan mungkin memiliki kemarahan terkait tingkah laku dari putra seseorang jajaran Kemenkeu tidak mempengaruhi komitmen bersama untuk membangun Indonesia," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers daring di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta.

Dia mengatakan instansi Kementerian Keuangan akan terus terbuka pada koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. "Saya berharap dan mengimbau agar masyarakat terus berpikir dan menjaga sikap untuk terus membangun secara konstruktif hal-hal yang menjadi pengkhianatan atau tindakan kejahatan yang melanggar integritas," katanya.

Sri Mulyani mengatakan akan membelanjakan Rp608,3 triliun dari pajak yang terkumpul untuk sektor pendidikan di 2023, Rp169 triliun untuk kesehatan, dan Rp479 triliun untuk program-program bantuan sosial serta perlindungan sosial. "Kita tetap berkomitmen untuk mengelola penerimaan negara dan membelanjakan sesuai Undang-Undang dengan integritas dan profesionalitas," ucapnya.

Mayoritas Pegawai Kemenkeu Bekerja Jujur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut mayoritas pegawai Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak, bekerja secara jujur dan profesional.

"Mereka-mereka ini yang harus terus menjaga institusinya jangan sampai satu tinta rusak susu sebelanga," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya Sri Mulyani mencopot jabatan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II Rafael Alun Trisambodo (RAT) untuk mempermudah pemeriksaan harta kekayaannya oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Adapun harta kekayaan terkait RAT menjadi viral setelah anak RAT, Mario Dandy, terlibat kasus penganiayaan.

"Pengkhianatan yang dilakukan siapapun di dalam Kementerian Keuangan adalah pengkhianatan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang sudah bekerja baik, jujur, dan profesional," ucapnya.

Sri Mulyani juga mengecam tindakan penganiayaan dan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh Mario Dandy, anak dari RAT, yang dianggap telah menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak.

"Saya berharap kekejian dan kekerasan yang terjadi ini adalah kekejian dan kekerasan yang terakhir, yang tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dibiarkan," katanya.

Pegawai Kemenkeu Rajin Lapor Kekayaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 99,98 persen pegawai Kementerian Keuangan sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan (LHK) pada 2022.

Sementara pada 2021 sebanyak 99,87 persen dari 79.439 pegawai Kemenkeu dan 99,86 persen pada 2020 telah melakukan pelaporan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LHK kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

"Kemenkeu pun telah melakukan tindakan disiplin bagi pegawai yang tidak melaporkan LHKPN dan LHK," kata Sri Mulyani.

Kewajiban seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk melaporkan LHKP dan LHK merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan mencegah terjadinya fraud. Dari data LHK dan LHKPN tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan analisis terhadap data laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh pegawai. Dalam melakukan analisis, Inspektorat Jenderal Kemenkeu melakukan kerja sama dengan instansi terkait.

"Kementerian Keuangan juga akan terus menjaga integritas seluruh pegawai melalui sistem Kerangka Kerja Integritas (KKI) yang diimplementasikan oleh tiga lini, yakni manajemen sebagai pimpinan unit kerja masing-masing, unit kerja kepatuhan internal di masing-masing unit eselon 1, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan," ucapnya.