Program PEN Infrastruktur Ciptakan 1,2 Juta Lapangan Kerja Sampai Pelosok Desa

Rabu, 2 Juni 2021 20:57 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Program PEN Infrastruktur Ciptakan 1,2 Juta Lapangan Kerja Sampai Pelosok Desa Padat Karya Tunai Kementerian PUPR di Kabupaten Tuban. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mulai membaik di angka -0,74 persen, dari -2,19 persen di kuartal IV 2020. Pada kuartal II 2021, Presiden berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka lebih dari 7 persen.

Kementerian PUPR, salah satu ujung tombak dalam proses pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur, terus melaksanakan pembangunan di masa pandemi.

"Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung," jelas Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan,Endra S. Atmawidjaja, dalam Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunan yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (2/6).

Berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun.

"Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti, reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40 persen yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja," terang Endra.

Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun. Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.

Pemerintah daerah pun didorong agar membantu pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju positif tersebut. Maka dari itu, APBN dan APBD selaku instrumen belanja pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Moch. Adrian, APBD pada 2021 mencapai Rp1.199,36 triliun. Namun, hingga saat ini, realisasi APBD baru mencapai 21,98 persen.

"Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7 persen pada kuartal II tahun ini," terangnya.

Baca Selanjutnya: APBD Wajib untuk Belanja Produktif...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini